Mahfud MD Ungkap Kerawanan Jelang Natal dan Tahun Baru, Apa Saja?

Kompas.com - 13/12/2019, 12:08 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Menko Polhukam menjamin keamanan dan situasi yang kondusif jelang Natal dan Tahun Baru 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATMenko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Menko Polhukam menjamin keamanan dan situasi yang kondusif jelang Natal dan Tahun Baru 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan sejumlah kerawanan selama libur Natal dan tahun baru 2020.

Hal itu diungkapkan Mahfud dalam rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka pengamanan Natal dan tahun baru 2020 di Auditorium Mutiara Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2019).

"Beberapa hal yang menjadi atensi kerawanan Natal dan tahun baru di antaranya adalah ancaman terorisme, kelancaran arus mudik, serta gangguan kamtibmas. Itu berdasarkan pengalaman tahun-tahun lalu," ungkap Mahfud.

Baca juga: Simak, Jadwal Operasional BI Saat Periode Libur Natal dan Tahun Baru

Ia mengatakan, kegiatan masyarakat selama libur akhir tahun tersebut juga memengaruhi potensi kerawanan keamanan masyarakat.

Maka dari itu, hal-hal tersebut juga perlu diantisipasi.

"Aksi-aksi ancaman teror, sweeping swasta oleh oknum tertentu, intoleransi antar-umat beragama, hingga pembakaran rumah ibadah harus diantisipasi sedini mungkin," ujar dia.

Baca juga: 10.000 Personel Gabungan Amankan Perayaan Natal dan Tahun Baru 2020

Sejumlah peristiwa yang terjadi sebelumnya disebutkan menjadi pertimbangan untuk mengantisipasi ancaman.

Misalnya, kejadian penusukan terhadap Menko Polhukam terdahulu Wiranto serta bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

"Untuk itu, perlu peningkatan pengamanan pada tempat ibadah, tempat wisata, dan tempat keramaian. Sehingga, seluruh masyarakat merasa aman dan terlindungi dengan kehadiran pemerintah," tutur dia.

Baca juga: Polri Prioritas Daerah-daerah Ini dalam Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2020

Pertimbangan lainnya adalah gangguan kamtibmas pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 27,49 persen dibanding tahun sebelumnya.

Selain itu, adanya sejumlah infrastruktur baru yang beroperasi pada Natal dan tahun baru 2020. Maka dari itu, pemerintah mengantisipasi terjadinya kemacetan.

Prediksi cuaca yang sudah memasuki musim hujan juga perlu diwaspadai supaya tidak berakibat pada kecelakaan. 

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jelang HUT ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Jelang HUT ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Nasional
Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Nasional
Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Nasional
Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Nasional
Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Nasional
Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Nasional
Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Nasional
UPDATE 14 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 75.257

UPDATE 14 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 75.257

Nasional
RUU Cipta Kerja Diperkirakan Rampung Akhir September, Disahkan Sebelum 9 Oktober

RUU Cipta Kerja Diperkirakan Rampung Akhir September, Disahkan Sebelum 9 Oktober

Nasional
Jokowi Sebut Persentase Penduduk Miskin di Pedesaan Turun dalam 4 Tahun Terakhir

Jokowi Sebut Persentase Penduduk Miskin di Pedesaan Turun dalam 4 Tahun Terakhir

Nasional
KPK Sudah 3 Kali Terbitkan Surat Edaran Imbau Pemerintah Transparan Gunakan Anggaran Covid-19

KPK Sudah 3 Kali Terbitkan Surat Edaran Imbau Pemerintah Transparan Gunakan Anggaran Covid-19

Nasional
Pemerintah Anggarkan Rp 365,5 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi akibat Covid-19

Pemerintah Anggarkan Rp 365,5 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi akibat Covid-19

Nasional
Anggota Baleg: Pembahasan RUU Cipta Kerja Sudah 75 Persen

Anggota Baleg: Pembahasan RUU Cipta Kerja Sudah 75 Persen

Nasional
UPDATE 14 Agustus: Total 1.835.505 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 14 Agustus: Total 1.835.505 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X