UN Akan Diganti, Wapres Nilai Tetap Butuh Alat Ukur Kualitas Pendidikan

Kompas.com - 11/12/2019, 16:53 WIB
Wapres Maruf Amin saat ditemui wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWapres Maruf Amin saat ditemui wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah tetap membutuhkan alat ukur kualitas pendidikan meskipun nantinya ujian nasional ( UN) dihapus.

Hal itu disampaikan Ma'ruf Amin menanggapi rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim menghapuskan UN. Rencananya, UN akan diganti dengan keterampilan nilai.

"Saya kira karakter nilai penting, karena pendidikan selain melahirkan, memiliki kompetensi juga memiliki integritas maka termasuk tata nilai," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

"Tetapi yang mengganti UN itu kan (semestinya) alat ukur untuk mengukur standar daripada anak didik dari berbagai tingkatan," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

Menurut dia, kalau mau mengganti UN harus ada alat ukur yang efektif. Dengan demikian, pengganti itu dapat mengukur tingkat standar pendidikan di masing-masing daerah.

Ia mengaku hingga saat ini belum mengetahui bentuk penerapan karakter nilai yang diusulkan Nadiem Makarim.

Karena itu, ia berharap Nadiem segera melakukan pengujian pengganti UN agar bisa pula dipakai untuk mengukur kualitas pendidikan nasional.

Sebab, hasil pengukuran kualitas pendidikan nasional akan digunakan sebagai bahan masukan penyusun sistem pendidikan ke depan.

"Saya baru tahu nanti akan diuji (apakah pengganti UN) memiliki dan bisa jadi alat ukur. Alat ukur penting penting sebab masih meningkatkan standar-standar yang ada, itu kelihatan kemampuannya" ucap Ma'ruf.

"Enggak masalah ditiadakan tapi harus dikaji oleh Kemendikbud," ucap mantan Rais Aam PBNU itu.

Baca juga: Nadiem Makarim Tetapkan Program Merdeka Belajar, Salah Satunya Hapus UN

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Nasional
Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Nasional
FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

Nasional
Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Nasional
Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Nasional
Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

Nasional
FSGI: Kami Beri Nilai 100 untuk Program Penghapusan UN

FSGI: Kami Beri Nilai 100 untuk Program Penghapusan UN

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 2 Provinsi Tak Ada Kasus Baru, DKI Tertinggi

UPDATE 25 Oktober: 2 Provinsi Tak Ada Kasus Baru, DKI Tertinggi

Nasional
Hari Dokter Nasional, Ayo Bantu Garda Terdepan Lewat Gerakan 3M

Hari Dokter Nasional, Ayo Bantu Garda Terdepan Lewat Gerakan 3M

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 168.918 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Oktober: 168.918 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Ini Kekurangan Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Versi FSGI

Ini Kekurangan Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Versi FSGI

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X