Kompas.com - 10/12/2019, 15:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) khawatir omnibus law yang diajukan pemerintah dapat memangkas instrumen perlindungan lingkungan.

"Yang kami khawatirkan akan dipangkas adalah instrumen perlindungan lingkungan. Ini yang berbahaya dan harus kita awasi bersama," ujar Kepala Desk Politik Walhi Khalisa Khalid di Kantor Walhi, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Khalisa mengatakan, kekhawatiran itu salah satunya mengarah terhadap wacana penghapusan Amdal dan IMB.

Deregulasisasi terhadap Amdal dan IMB dinilai lebih cenderung untuk memfasilitasi kepentingan investasi.

Baca juga: Omnibus Law, Jurus Sakti Jokowi Dongkrak Ekonomi Indonesia

Di sisi lain, kata Khalisa, pemerintah idealnya justru melakukan omnibus law terhadap Tap MPR Nomor IX/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Menurutnya, ketetapan tersebut memiliki rujukan hukum yang jelas dalam pengelolaan sumber daya alam. Sayangnya, mandat tap MPR itu tak pernah dilaksanakan oleh pemerintah.

"Sebenarnya rujukan hukumnya jelas, ada tap MPR ini. Mandat-mandat tap MPR ini tidak pernah dilakukan oleh pemerintah," katanya.

Khalisa mengatakan seharusnya pemerintah tidak perlu melakukan omnibus law yang bertujuan untuk membangun kerangka investasi.

Baca juga: Aturan Hak Paten dan Desain Industri Akan Terimbas Omnibus Law

Menurutnya, hal yang paling urgen saat ini adalah pembenahan tata kelola lingkungan hidup.

"Jangan kerangkanya untuk investasi, tapi kerangkanya untuk pembenahan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan. Dan, itu ada cantolan hukumnya di tap MPR IX/2001," terang dia.

Sebelumnya, pemerintah akan mempertimbangkan keberlangsungan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Aturan tersebut dianggap menjadi salah satu alasan penghambat investasi.

Rencana terebut berada dalam skema perundangan Omnibus Law yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja yang merangkum lebih dari 70 undang-undang.

Ditargetkan, draf Omnibus Law berada di tangan legislatif sebelum tanggal 12 Desember 2019.

Baca juga: Pemerintah Prioritaskan Omnibus Law ketimbang RKUHP

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, izin atau lisensi investasi hanya diperuntukkan bagi yang dianggap membahayakan keamanan, keselamatan, dan lingkungan. Selebihnya, diatur dengan standar.

"Soal IMB, sebenarnya izin mendirikan bangunan tidak perlu izin atau lisensi, dengan model risk based kita perlu menetapkan standardnya," kata Iskandar dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Jumat (15/11/2019).

Namun demikian, Iskandar menegaskan secara substansi standar baru yang ada akan tetap mengatur kriteria dalam mendirikan bangunan. Sementara pengawasan sampai sanksi perizinan tetap ada.

Kompas TV Presiden Joko Widodo akan melakukan pengurangan eselon, Eselon III dan Eselon IV akan dipotong. Presiden Joko Widodo juga telah memerintahkan kepada menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk mengganti dengan AI (<em>artificial intelligence</em>). Presiden Joko Widodo yakin dengan penggunaan AI (<em>artificial intelligence</em>) akan mempercepat birokrasi. Namun rencana ini semua bergantung dari lolosnya <em>Omnibus Law</em> yang diajukan ke DPR RI. #PresidenJokoWidodo #ArtificialIntelligence #Kompas100CEOForum
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapten TNI Penodong Pistol di Tol Jagorawi Sudah Ditetapkan Jadi Tersangka

Kapten TNI Penodong Pistol di Tol Jagorawi Sudah Ditetapkan Jadi Tersangka

Nasional
Moeldoko Main Film Pendek, Tim KSP yang Sarankan Berperan Jadi Petani

Moeldoko Main Film Pendek, Tim KSP yang Sarankan Berperan Jadi Petani

Nasional
Soal E-Paspor Vs Paspor Biasa, Imigrasi: Dua-duanya Sah, Bisa Dipakai ke Negara Mana Saja

Soal E-Paspor Vs Paspor Biasa, Imigrasi: Dua-duanya Sah, Bisa Dipakai ke Negara Mana Saja

Nasional
Menunggu Drama Ferdy Sambo di Meja Hijau

Menunggu Drama Ferdy Sambo di Meja Hijau

Nasional
Lukas Enembe Bisa Judi ke Singapura untuk 'Refreshing' meski Sakit, tetapi ke KPK Menolak

Lukas Enembe Bisa Judi ke Singapura untuk "Refreshing" meski Sakit, tetapi ke KPK Menolak

Nasional
Dinobatkan Jadi Pangeran Ternate, Jokowi Dapat Gelar 'Pemimpin Besar yang Arif-Bijaksana'

Dinobatkan Jadi Pangeran Ternate, Jokowi Dapat Gelar "Pemimpin Besar yang Arif-Bijaksana"

Nasional
Hari Ini, Kejagung Akan Umumkan Nasib Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J

Hari Ini, Kejagung Akan Umumkan Nasib Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J

Nasional
PDI-P di Antara Koalisi Gerindra dan PKB...

PDI-P di Antara Koalisi Gerindra dan PKB...

Nasional
Seragam Baru Polantas yang Dilengkapi 'Bodycam' Akan Terintegrasi ETLE

Seragam Baru Polantas yang Dilengkapi "Bodycam" Akan Terintegrasi ETLE

Nasional
Kekecewaan Jokowi Upaya Pemerintah Berantas Korupsi Justru Gembos di Mahkamah Agung

Kekecewaan Jokowi Upaya Pemerintah Berantas Korupsi Justru Gembos di Mahkamah Agung

Nasional
Ada Kejanggalan Penanganan Kasus Brigadir J, Novel Baswedan Jadi Ingat Kasus Penyiraman Air Keras

Ada Kejanggalan Penanganan Kasus Brigadir J, Novel Baswedan Jadi Ingat Kasus Penyiraman Air Keras

Nasional
Komisi III Siap Gelar 'Fit and Proper Test' Capim KPK Siang Ini, Bakal Tanya Kesehatan hingga Visi-Misi

Komisi III Siap Gelar "Fit and Proper Test" Capim KPK Siang Ini, Bakal Tanya Kesehatan hingga Visi-Misi

Nasional
Curiga soal Kasus Brigadir J, Wakil Ketua LPSK: Mengapa Jenazah yang Diduga Pelaku Pemerkosaan Diotopsi?

Curiga soal Kasus Brigadir J, Wakil Ketua LPSK: Mengapa Jenazah yang Diduga Pelaku Pemerkosaan Diotopsi?

Nasional
Rekam Jejak Capim KPK Johanis Tanak, Pernah Dipanggil Jaksa Agung karena Kader Nasdem Tersangka

Rekam Jejak Capim KPK Johanis Tanak, Pernah Dipanggil Jaksa Agung karena Kader Nasdem Tersangka

Nasional
Gugat UU Pemilu ke MK, Sekber Prabowo-Jokowi Butuh Kepastian Presiden Dua Periode Boleh  Jadi Wapres

Gugat UU Pemilu ke MK, Sekber Prabowo-Jokowi Butuh Kepastian Presiden Dua Periode Boleh Jadi Wapres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.