Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/12/2019, 14:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Freddy Haris mengatakan, peraturan tentang hak paten nantinya akan terimbas omnibus law atau aturan hukum yang menyederhanakan tumpang-tindihnya regulasi.

Menurut Freddy Haris, aturan ini berpotensi menyulitkan bagi investasi.

"Kalau omnibus law itu yang hubungannya dengan kekayaan intelektual adalah Pasal 20 Undang-Undang Paten (UU Nomor 13 Tahun 2016). Karena memang agak menyulitkan bagi investasi," ujar Freddy di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Kemudian, aturan lain terkait kekayaan intelektual yang juga akan terimbas omnibus law adalah UU Desain Industri atau UU Nomor 31 Tahun 2000.

Freddy menyebutkan bahwa aturan tersebut terlalu kaku.

Baca juga: Pemerintah Bakal Serahkan Draf RUU Omnibus Law ke DPR Januari 2020

Kemenkumham khawatir pola ini akan menyulitkan pelaku industri kreatif.

"Nanti untuk teman-teman yang bergerak di bidang fashion mungkin terlalu lama pemeriksaannya, nah itu kami mau persingkat," ujar Freddy.

"Jadi (omnibus law) untuk kekayaan intelektual itu dua, yakni omnibus law yang akan diikutkan adalah UU paten dan tentang fashion di bidang desain industri," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan, ada sejumlah undang-undang yang akan terimbas omnibus law atau aturan hukum yang menyederhanakan tumpang-tindihnya regulasi.

Hal itu disampaikan Yasonna di sela Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Yasonna tak menyebutkan undang-undang beserta nomornya dengan jelas.

Baca juga: Pengusaha Minta UU Omnibus Law Cepat Rampung, Mengapa?

Namun, ia menyebutkan ranah yang dinaungi undang-undang tersebut.

"Ada bagian tertentu, misalnya (undang-undang tentang) rencana tata ruang dan lingkungan hidup," kata Yasonna.

Ia mengatakan, undang-undang yang terimbas omnibus law ialah yang menyangkut kemudahan izin investasi dan pembukaan lapangan kerja.

"Ada soal kemudahan berusaha, penciptaan lapangan kerja, ada banyak sekali, perizinan. Pokoknya ada 74 perundangan-undangan itu kami sisir tapi tidak semua dipangkas," ujar Yasonna.

"Ada yang tidak benar di salah satu undang-undang yang menghambat, itu yang kami pangkas. Ada yang kurang di-regulate, nanti setelah dipangkas dimudahkan, sangat banyak sekali," ucap politisi PDI-P itu.

Yasonna sebelumnya menyatakan, pemerintah akan membahas omnibus law bersama DPR pada Januari 2020.

Baca juga: Sandiaga Uno Dukung Jokowi soal Omnibus Law

Hal itu disampaikan Yasonna di sela Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

"Naskah akademik sudah mau siap, nanti dimasukkan di Prolegnas (Program Legislasi Nasional), sebelum reses yang akan datang dia sudah masuk Prolegnas nanti draf RUU-nya akan kami serahkan ke DPR sebelum Januari," kata Yasonna.

"Kemudian kami harapkan setelah DPR masuk masa sidang bulan Januari kita akan mulai," ucap dia.

Ia mengatakan, saat ini jajaran Eselon I dan II Kemenkumham tengah membahas secara intensif materi omnibus law tersebut.

"Jadi kami akan masukkan sekarang level Eselon I dan Eselon II sedang membahas. Kemarin rapat menteri saya kemudian rapat di bawah dengan Menko Perekonomian sudah selesai antarmenteri (membahas omnibus law)," kata Yasonna.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud Imbau Warga Hati-hati Simpan Uang

Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud Imbau Warga Hati-hati Simpan Uang

Nasional
Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Nasional
Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Nasional
Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Nasional
Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Nasional
Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Nasional
Nasib Malang Ilham Wahyudi, Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir karena Namanya Mirip Tersangka KPK

Nasib Malang Ilham Wahyudi, Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir karena Namanya Mirip Tersangka KPK

Nasional
Ngotot Dorong Sistem Pemilu Tertutup, PDI-P: Banyak Pemimpin Lahir dari Rakyat Biasa

Ngotot Dorong Sistem Pemilu Tertutup, PDI-P: Banyak Pemimpin Lahir dari Rakyat Biasa

Nasional
Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Barang untuk Cegah Inflasi

Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Barang untuk Cegah Inflasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nasib Pencapresan Anies di Ujung Tanduk | Jaksa Tuding Pengacara Ferdy Sambo Tak Profesional

[POPULER NASIONAL] Nasib Pencapresan Anies di Ujung Tanduk | Jaksa Tuding Pengacara Ferdy Sambo Tak Profesional

Nasional
Tanggal 2 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 2 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Nasional
Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.