Bertemu KPK, Mensos Terima Masukan soal Pengelolaan Data Warga Miskin

Kompas.com - 04/11/2019, 11:57 WIB
Menteri Sosial Juliari Batubara bersama Ketua KPK Agus Rahardjo usai pertemuan antara jajaran Kemensos dan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Senin (4/11/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DMenteri Sosial Juliari Batubara bersama Ketua KPK Agus Rahardjo usai pertemuan antara jajaran Kemensos dan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Senin (4/11/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Juliari Batubara bersama jajaran pejabat Kementerian Sosial bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Senin (4/11/2019).

Juliari mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Kemensos mendapat masukan untuk memperbaiki pengelolaan data warga miskin supaya program-program di bidang kesejahteraan sosial lebih tepat sasaran.

"Beberapa masukan dari KPK menyangkut program-program kami kemudian data-data yang lebih akurat yang tentunya sangat berpengaruh kepada kualitas program-program Pemerintah di bidang kesejahteraan sosial," kata Juliari usai pertemuan.

Baca juga: Jabat Mensos, Juliari Masih Tunggu Arahan Presiden Jokowi

Juliari mengatakan, Kemensos akan memperbaiki pengelolaan data supaya seluruh data yang ada dapat lebih terpadu.

Juliari menyebut, Kemensos juga membutuhkan data-data yang dimiliki kementerian lain seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Dalam Negeri.

"Ini salah satu bentuk kongkrit yang segera akan kita tindaklanjuti berkoordinasi dengan kementerian-kementerian tersebut," ujar Juliari.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, KPK berharap Pemerintah mempunyai data yang akurat terkait orang miskin agar subsidi dan bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Baca juga: Menteri Juliari Sambangi KPK, Bahas Pemberantasan Korupsi di Kemensos

"Misalnya gas melon untuk orang miskin kan padahal kemudian gas melon itu ke mana-mana. Nah itu subsidinya jadi sangat besar jadinya, kami menyebutkan angka sekitar 70 triliun menjadi subsidi, itu kan sangat tidak efisien," kata Agus.

Di samping itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut pertemuan itu juga membahas kepatuhan menteri dalam melaporkan LHKPN, perkembangan strategi nasional pencegahan korupsi, dan pencegahan korupsi terkait BPJS.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X