Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ace Hasan: Tidak Ada Intervensi Pemerintah dalam Munas Golkar

Kompas.com - 08/12/2019, 17:44 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP demiosioner Partai Golkar Ace Hasan Syadzily membantah pemerintahan Presiden Joko Widodo mengintervensi pelaksanaan Musyawarah Nasional X Golkar.

"Saya kira tidak ada keterlibatan dan tidak ada intervensi dari pemerintah terkait dengan Munas Golkar," kata Ace saat ditemui di Hotel Ibis Tamarin, Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).

Ia mengakui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menemui sejumlah tokoh di pemerintahan seperti Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Baca juga: Airlangga Hartarto Ditetapkan Jadi Ketua Umum Golkar Lewat Aklamasi

Namun, ia mengatakan, pertemuan tersebut tidak membahas dukungan Ketua Dewan Pimpinan Darerah (DPD) tingkat I dan II Golkar selaku pemilik suara di Munas X.

Ace memastikan seluruh Ketua DPD tingkat I dan II Golkar mendukung Airlangga kembali memimpin partai tanpa intervensi.

Menurut Ace, tak ada kontrak politik antara Golkar dengan pemerintah dalam Munas X sehingga partai berlambang beringin itu kembali menegaskan dukungannya kepada pemerintahan Jokowi.

"Kalau kita ngobrol atau bincang-bincang dengan pejabat-pejabat, apa lagi Pak Airlangga juga Menko Perekonomian, Pak Bamsoet (Bambang Soesatyo) Ketua MPR saya kira wajar. Yang jadi catatan terpenting para pejabat tidak memengaruhi para Ketua-ketua DPD," lanjut dia.

Baca juga: Politisi Golkar Akui Ada Peran Jokowi di Balik Terpilihnya Airlangga Hartarto

Sebelumnya Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengakui ada peran Presiden Jokowi dalam mulusnya langkah Airlangga Hartarto kembali menjabat sebagai Ketua Umum Golkar.

Menurut Doli, Jokowi melalui Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berperan di menit-menit akhir untuk meyakinkan Bambang Soesatyo mundur dari persaingan.

"Itu menjadi salah satu faktor. Faktor pengunci akhir, posisi pemerintah Pak Jokowi, dan peran Pak Luhut yang kita lebih menempatkannya sebagai senior partai," kata Doli dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (7/12/2019).

Munas Partai Golkar menyepakati dan menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum periode 2019-2024 secara aklamasi, Kamis (5/12/2019).

Baca juga: Perjalanan Airlangga Jadi Ketum Golkar: Rebutan Suara hingga Drama dengan Kolega

Aklamasi itu terjadi setelah 558 pemilik suara menerima laporan pertanggungjawaban dan mendukung penuh Airlangga Hartarto untuk memimpin Partai Golkar periode 2019-2024.

Sebelum forum Munas Partai Golkar dibuka, Bambang Soesatyo yang menjadi pesaing kuat Airlangga menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan.

Pernyataan itu disampaikan Bambang usai bertemu Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya.

Mundurnya Bambang Soesatyo belakangan diikuti oleh sejumlah calon lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com