Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pilkada 2020, PDI-P Konsolidasi ke Tuban

Kompas.com - 08/12/2019, 12:29 WIB
Devina Halim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P) Hasto Kristiyanto akan melakukan konsolidasi partai ke Tuban dan Bojonegoro, Jawa Timur, Senin (9/12/2019).

"Besok kami akan langsung melakukan konsolidasi di Tuban dan Bojonegoro," ujar Hasto di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (8/12/2019).

Hasto mengatakan, kunjungannya ke Tuban dilakukan dalam rangka penguatan struktur partai jelang Pilkada serentak 2020.

"Sehingga kami perlu menyiapkan sebuah penguatan terhadap seluruh struktur partai agar mereka terkonsolidasi dengan baik sehingga ketika DPP mengambil keputusan terhadap siapa yang akan dicalonkan, seluruh jajaran partai sudah siap," sambung dia.

Baca juga: Ganjar: Sebelum Daftar ke PDI-P Jateng, Gibran Harus Ngobrol dengan Rudy

Sementara itu, kunjungan ke Bojonegoro dilakukan Hasto dalam rangka penguatan struktur partai.
Sebab, menurut dia, Bojonegoro adalah daerah strategis sebagai salah satu pemasok minyak di Indonesia.

"Sudah dimenangkan PDI-P, bekerja sama dengan PKB, sehingga penguatan-penguatan di dalam melakukan konsolidasi tiga pilar antara struktur partai, legislatif partai, dan eksekutif partai terus kami perkuat," kata dia.

Daerah itu sudah dimenangkan oleh PDI-P, yaitu pasangan bupati dan wakil bupati Bojonegoro terpilih, Anna Muawanah-Budi Irawanto.

Selain oleh PDI-P, keduanya juga diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Plkada 2018.

Kunjungan ke Jawa Timur pada Minggu hari ini juga dilakukan dalam rangka pelaksanaan sekolah dewan di seluruh Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com