Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Kompas.com - 07/12/2019, 19:04 WIB
Direktur Riset Setara Institute Halili di Kantor Imparsial, Jakarta, Senin (2/12/2019). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYADirektur Riset Setara Institute Halili di Kantor Imparsial, Jakarta, Senin (2/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Riset Setara Institute Halili meminta Irjen Listyo Sigit Prabowo menangkap sinyal bahwa penunjukannya sebagai Kepala Bareskrim untuk menyelesaikan kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

"Jadi ketika ditunjuk, seharusnya di dalam penunjukan itu harus dibaca sebagai keinginan Kapolri untuk melaksanakan intruksi Presiden soal penanganan kasus novel," ujar Halili ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (7/12/2019).

Halili menilai penunjukan Listyo Sigit telah menjelaskan bahwa ada tugas yang diberikan Kapolri untuk segera menyelesaikan kasus penyiraman air kerap terhadap penyidik senior KPK itu.

Terlebih, Listyo merupakan bekas ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan begitu, semestinya Kabareskrim menangkap pesan Jokowi agar segera menuntaskan kasus Novel Baswedan.

"Harusnya ketika Pak Jokowi memberikan ultimatum waktu, tidak hanya kerangka struktur instruksi atasan, tetapi juga bisa menangkap pesan batin Pak Jokowi secara personal bahwa beliau betul-betul menginginkan kasus ini diselesaikan," kata Halili.

Baca juga: Listyo Sigit Prabowo Jadi Kabreskrim, ICW Tak Yakin Kasus Novel Cepat Terungkap

Dia mengatakan, Sigit harus menyadari bahwa kasus Novel juga menjadi pertaruhan politik bagi Jokowi.

Karena itu, penunjukan tersebut harus dibaca sebagai pendekatan hukum untuk membantu Jokowi memenuhi janjinya.

"Pak Listyo harus sadar betul, bahwa kasus Novel adalah pertaruhan politik juga bagi Pak Jokowi," ujar Halili.

"Sehingga dia bisa menggunakan pendekatan hukum untuk membantu Presiden melakukan pemenuhan atas janji yang sudah dia (Jokowi) sampaikan di depan publik bahwa kasus ini harus diselesaikan secepatnya dan dijelaskan ke publik seterang-terangnya," kata dia.

Sebelum menjabat Kabareskrim, Listyo Sigit merupakan Kepala Divisi Propam Polri.

Penunjukannya sebagai Kabareskrim tertuang dalam surat telegram bernomor ST/3229/XII/KEP./2019 tertanggal 6 Desember 2019.

Baca juga: Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Surat telegram itu ditandatangani oleh Asisten Kepala Polri bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Irjen Eko Indra Heri.

Sebagai informasi, jabatan Kabareskrim telah kosong sejak ditinggalkan Idham.

Namun, hingga lebih dari sebulan sejak dilantik sebagai Kapolri pada 1 November 2019, Idham tak kunjung menunjuk penggantinya.

Nama Listyo sebelumnya memang telah santer dibicarakan sebagai kandidat Kabareskrim. Selain nama Listyo, santer pula nama Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Nasional
Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X