Kuasa Hukum Novel Baswedan Datangi Komnas HAM, Desak Kasus Ditindaklanjuti

Kompas.com - 04/12/2019, 13:05 WIB
Kuasa Hukum Novel Baswedan M. Isnur saat memberikan surat kepada Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019), diterima oleh Wakil Ketua Komnas HAM Sandra Moniaga. KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKuasa Hukum Novel Baswedan M. Isnur saat memberikan surat kepada Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019), diterima oleh Wakil Ketua Komnas HAM Sandra Moniaga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan mendatangi Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Rabu (4/12/2019).

Mereka mendesak penindaklanjutan kasus Novel Baswedan yang tidak juga terungkap setelah tiga tahun sejak teror terhadap Novel terjadi.

Kuasa hukum Novel Baswdan diwakili oleh Muhammad Isnur dan Muji Kartika Rahayu. Mereka  diterima oleh Wakil Ketua Komnas HAM Sandra Moniaga dan Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Rabu (4/12/2019).

"Kami ke sini mengingatkan dan mendesak Komnas HAM untuk menindaklanjuti dan kembali memberikan perhatian yang lebih serius terhadap Novel Baswedan yang hingga hari ini sudah 967 hari tidak terungkap perkaranya," ujar Isnur saat pertemuan.

Baca juga: Polri Sebut Belum Ada Pembicaraan Kasus Novel Baswedan dengan Istana

Isnur mengungkapkan, pada 21 Desember 2018, Komnas HAM telah merilis laporan untuk pemantauan atas kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan pada 11 April 2017.

Dalam laporan tersebut, telah ditemukan banyak hal, terutama adanya abuse of process atau penyalahgunaan dalam proses penyidikan kasus tersebut.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Atas dasar temuan Komnas HAM itu pada 8 Januari 2019, Pak Kapolri (saat itu) Pak Tito (Karnavian) membentuk TGPF, tapi hingga hari ini tim yang dibentuk atas dasar rekomendasi Komnas HAM juga belum berhasil mengungkapkan siapa aktornya, siapa penyerangnya, ini sudah setahun (sejak tim dibentuk)," ujar Isnur.

Dia melanjutkan, kerja tim tersebut juga telah melewati tenggat waktu yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Kasus Novel Baswedan, Bungkamnya Kapolri hingga Klaim Terus Bekerja

Ditambah lagi, adanya pergantian Kapolri dari Tito Karnavian ke Jendral Idham Azis juga waktunya sudah semakin terlewat lagi.

"Desakannya, bagaimana Komnas HAM setelah merilis laporan dan apa tindak lanjutnya? Apa yang akan dilakukan setelah Kapolri setahun gagal menidaklanjuti temuan Komnas HAM?" kata Isnur.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Jangan Ambil Risiko, Tak Bolehh Lalai Terapkan Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan Ambil Risiko, Tak Bolehh Lalai Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Kemlu Singapura Tak Beri Izin Penjemputan Langsung Adelin Lis

Kemlu Singapura Tak Beri Izin Penjemputan Langsung Adelin Lis

Nasional
Muhadjir Sebut Hampir 60 Persen Ibu Hamil di RSKIA Bandung Idap Covid-19

Muhadjir Sebut Hampir 60 Persen Ibu Hamil di RSKIA Bandung Idap Covid-19

Nasional
Ngotot Kembangkan Vaksin Nusantara, Terawan: Saya Tak Butuh Anggaran Negara

Ngotot Kembangkan Vaksin Nusantara, Terawan: Saya Tak Butuh Anggaran Negara

Nasional
Disebut Sebarkan Informasi Hoaks soal Hasil TWK oleh ICW, Ini Kata KPK

Disebut Sebarkan Informasi Hoaks soal Hasil TWK oleh ICW, Ini Kata KPK

Nasional
Hukuman Jaksa Pinangki Dipangkas, Pakar Hukum: Ini Keputusan Tidak Logis

Hukuman Jaksa Pinangki Dipangkas, Pakar Hukum: Ini Keputusan Tidak Logis

Nasional
Penuhi Panggilan Komnas HAM, KPK Hanya Diwakili Nurul Ghufron

Penuhi Panggilan Komnas HAM, KPK Hanya Diwakili Nurul Ghufron

Nasional
Pengamat: Panglima TNI Berikutnya Harus Bisa Sinergi dengan Prabowo Subianto untuk Memodernisasi Alutsista

Pengamat: Panglima TNI Berikutnya Harus Bisa Sinergi dengan Prabowo Subianto untuk Memodernisasi Alutsista

Nasional
Saat Varian Alpha, Beta, dan Delta Pertama Kali Masuk ke Indonesia...

Saat Varian Alpha, Beta, dan Delta Pertama Kali Masuk ke Indonesia...

Nasional
Buka Rakor BPSDM, Mendes PDTT Minta Jajarannya Pahami Isu Strategis

Buka Rakor BPSDM, Mendes PDTT Minta Jajarannya Pahami Isu Strategis

Nasional
Rizieq: Saya Tak Pernah Sebut Diri Imam Besar, Itu Tanda Cinta dari Umat

Rizieq: Saya Tak Pernah Sebut Diri Imam Besar, Itu Tanda Cinta dari Umat

Nasional
Di Sidang MK, Airlangga Sebut Hak Konstitusional Pemohon Tak Dikurangi dengan Berlakunya UU Cipta Kerja

Di Sidang MK, Airlangga Sebut Hak Konstitusional Pemohon Tak Dikurangi dengan Berlakunya UU Cipta Kerja

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Menaker Minta Perusahaan Utamakan Keselamatan Pekerja

Kasus Covid-19 Melonjak, Menaker Minta Perusahaan Utamakan Keselamatan Pekerja

Nasional
Dituding Cari Panggung, Rizieq: Mestinya Jaksa Bersyukur, Bukan Malah Menuduh

Dituding Cari Panggung, Rizieq: Mestinya Jaksa Bersyukur, Bukan Malah Menuduh

Nasional
Menko PMK Sebut Beberapa Daerah di Indonesia Alami Lonjakan Kasus Covid-19

Menko PMK Sebut Beberapa Daerah di Indonesia Alami Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X