Kuasa Hukum Novel Baswedan Datangi Komnas HAM, Desak Kasus Ditindaklanjuti

Kompas.com - 04/12/2019, 13:05 WIB
Kuasa Hukum Novel Baswedan M. Isnur saat memberikan surat kepada Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019), diterima oleh Wakil Ketua Komnas HAM Sandra Moniaga. KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKuasa Hukum Novel Baswedan M. Isnur saat memberikan surat kepada Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019), diterima oleh Wakil Ketua Komnas HAM Sandra Moniaga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan mendatangi Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) pada Rabu (4/12/2019).

Mereka mendesak penindaklanjutan kasus Novel Baswedan yang tidak juga terungkap setelah tiga tahun sejak teror terhadap Novel terjadi.

Kuasa hukum Novel Baswdan diwakili oleh Muhammad Isnur dan Muji Kartika Rahayu. Mereka  diterima oleh Wakil Ketua Komnas HAM Sandra Moniaga dan Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Rabu (4/12/2019).

"Kami ke sini mengingatkan dan mendesak Komnas HAM untuk menindaklanjuti dan kembali memberikan perhatian yang lebih serius terhadap Novel Baswedan yang hingga hari ini sudah 967 hari tidak terungkap perkaranya," ujar Isnur saat pertemuan.


Baca juga: Polri Sebut Belum Ada Pembicaraan Kasus Novel Baswedan dengan Istana

Isnur mengungkapkan, pada 21 Desember 2018, Komnas HAM telah merilis laporan untuk pemantauan atas kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan pada 11 April 2017.

Dalam laporan tersebut, telah ditemukan banyak hal, terutama adanya abuse of process atau penyalahgunaan dalam proses penyidikan kasus tersebut.

"Atas dasar temuan Komnas HAM itu pada 8 Januari 2019, Pak Kapolri (saat itu) Pak Tito (Karnavian) membentuk TGPF, tapi hingga hari ini tim yang dibentuk atas dasar rekomendasi Komnas HAM juga belum berhasil mengungkapkan siapa aktornya, siapa penyerangnya, ini sudah setahun (sejak tim dibentuk)," ujar Isnur.

Dia melanjutkan, kerja tim tersebut juga telah melewati tenggat waktu yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Kasus Novel Baswedan, Bungkamnya Kapolri hingga Klaim Terus Bekerja

Ditambah lagi, adanya pergantian Kapolri dari Tito Karnavian ke Jendral Idham Azis juga waktunya sudah semakin terlewat lagi.

"Desakannya, bagaimana Komnas HAM setelah merilis laporan dan apa tindak lanjutnya? Apa yang akan dilakukan setelah Kapolri setahun gagal menidaklanjuti temuan Komnas HAM?" kata Isnur.

"Di situ banyak rekomendasi lain yang Komnas HAM berikan kepada internal kepolisian dan ke Presiden Jokowi. Pertanyaannya, bagaimana pemantauan atas rekomendasi yang lain. Misalnya ditemukan adanya abuse of process yang dilakukan oleh beberapa penyidik, di level mana?" ujar dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Nasional
SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

Nasional
Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Nasional
Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Nasional
Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Nasional
KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

Nasional
Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Nasional
Helmy Yahya Donasikan Kuis 'Siapa Berani' ke TVRI

Helmy Yahya Donasikan Kuis "Siapa Berani" ke TVRI

Nasional
Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Nasional
Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Nasional
Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Nasional
Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Nasional
Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Nasional
Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X