Kompas.com - 03/12/2019, 06:56 WIB
Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Yogya melakukan aksi damai di depan Gedung Agung, Yogyakarta, Kamis (11/4/2019). Mereka menuntut presiden untuk membentuk tim gabungan pencari fakta yang independen untuk mengungkap kasus penyerangan Novel Baswedan. ANTARA FOTO/ANDREAS FITRI ATMOKOAktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Yogya melakukan aksi damai di depan Gedung Agung, Yogyakarta, Kamis (11/4/2019). Mereka menuntut presiden untuk membentuk tim gabungan pencari fakta yang independen untuk mengungkap kasus penyerangan Novel Baswedan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Setara Institute mendesak Polri tak menggunakan tendensi politik dalam menangani kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

"Yang paling menonjol dari kasus Novel kan dimensi politiknya. Bisa enggak pemerintah mempurifikasi atau memurnikan penegakan hukum ini menjadi semata-mata penanganan murni hukum dibandingkan politik," ujar Direktur Riset Setara Institute Halili di Kantor Imparsial, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Halili mengatakan, penanganan kasus Novel melalui Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) belum tuntas.

Baca juga: Polri Pastikan Tim Teknis Kasus Novel Baswedan Terus Bekerja

Karena itu, yang perlu dilakukan Polri adalah mengambil tindakan murni penegakan hukum tanpa diseret ke ruang politik.

Menurutnya, akan terlalu banyak dimensi politik yang harus diakomodasi jika penanganannya menggunakan kacamata politik.

"Hari ini ada pelaporan Novel Baswedan melakukan rekayasa dan lain-lain, itu kan jelas sekali dinamika politik. Nah yang sekarang dituntut adalah bagaimana menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan kacamata hukum murni," terang Halili.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Halili mengatakan salah satu pilihan strategis penanganan murni penegakan hukum adalah sosok Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Dia meminta Kabareskrim baru yang akan ditunjuk Kapolri tak punya kepentingan politik apapun.

Meski, kata Halili, jabatan strategis pada tubuh Polri tak bisa lepas dari jabatan politik.

Sebaliknya, kasus tersebut tidak akan tuntas jika figur Kabareskrim baru kental dengan tarik menarik kepentingan politik.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Covid-19 Pengaruhi Ketimpangan dan Jadi Alasan Pejabat Bertambah Kaya

Pandemi Covid-19 Pengaruhi Ketimpangan dan Jadi Alasan Pejabat Bertambah Kaya

Nasional
Profil Prof JE Sahetapy, Sosok Ilmuan Hukum dan Pengkritik yang Tegas

Profil Prof JE Sahetapy, Sosok Ilmuan Hukum dan Pengkritik yang Tegas

Nasional
DPR Sahkan RUU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Indonesia dan Rusia

DPR Sahkan RUU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Indonesia dan Rusia

Nasional
Perkawinan Anak Jadi Kasus Paling Banyak yang Ditemukan di Level SMP-SMA Selama Pandemi

Perkawinan Anak Jadi Kasus Paling Banyak yang Ditemukan di Level SMP-SMA Selama Pandemi

Nasional
Buru Utang BLBI, Pemerintah Sita dan Cairkan Aset Obligor PT Bank Umum Nasional

Buru Utang BLBI, Pemerintah Sita dan Cairkan Aset Obligor PT Bank Umum Nasional

Nasional
Saat Jokowi Jadi Sopir Luhut, Puan, dan Erick Thohir...

Saat Jokowi Jadi Sopir Luhut, Puan, dan Erick Thohir...

Nasional
Polri: Irjen Napoleon Dibantu Eks Anggota FPI Maman Suryadi Aniaya Muhammad Kece

Polri: Irjen Napoleon Dibantu Eks Anggota FPI Maman Suryadi Aniaya Muhammad Kece

Nasional
Periksa Kepala BPKD DKI, KPK Dalami Penyertaan Modal Daerah untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Kepala BPKD DKI, KPK Dalami Penyertaan Modal Daerah untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Jokowi: Kebutuhan Baja dalam Negeri Sangat Besar, Jangan Biarkan Dimasuki Produk Luar Negeri

Jokowi: Kebutuhan Baja dalam Negeri Sangat Besar, Jangan Biarkan Dimasuki Produk Luar Negeri

Nasional
Mayoritas Perempuan, Guru PAUD Salah Satu Kelompok Terdampak Parah Pandemi Covid-19

Mayoritas Perempuan, Guru PAUD Salah Satu Kelompok Terdampak Parah Pandemi Covid-19

Nasional
Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

Nasional
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

Nasional
Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.