Jusuf Kalla Setuju Pemilihan Caketum Golkar Dilakukan Lewat Aklamasi

Kompas.com - 03/12/2019, 18:58 WIB

Fitria Chusna Farisa,

Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Fitria Chusna Farisa

Penulis

Fabian Januarius Kuwado

Editor

Lihat Foto

Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, usai menghadiri sebuah diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mengatakan, mekanisme pemilihan Ketua Umum Golkar tidak harus melalui metode pemungutan suara alias voting.

Menurut Kalla, jika ketua umum dipilih bukan menggunakan voting, bukan berarti pemilihannya menjadi tidak demokratis.

"Ya tidak voting tidak berarti tidak demokrasi," katan Kalla usai menghadiri sebuah diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

Kalla mengatakan, pemilihan ketua umum bisa ditempuh melalui berbagai mekanisme.

Ia menekankan, mekanisme tersebut harus mengutamakan musyawarah dan asas demokrasi.

"Selama musyawarah seluruh persyaratan setuju, itu demokrasi. Demokrasi bukan hanya voting, jangan lupa demokrasi itu banyak," ujar Kalla.

Menurut Kalla, bukan tidak mungkin pemilihan ketua umum ditempuh menggunakan metode aklamasi. Sebab, aklamasi pada dasarnya adalah proses musyawarah mufakat.

"Pasti ujungnya kalau memang musyawarah pasti aklamasi pasti ujungnya," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Koordinator bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo bersikukuh supaya mekanisme pemilihan ketua umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar dilakukan secara voting, bukan aklamasi.

"Voting adalah jalan terakhir," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Bambang mengatakan, mekanisme pemilihan ketua umum melaluI voting juga diatur di dalam AD/ART partai.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melempar sinyal bahwa pemilihan ketua umum Golkar yang baru akan dilakukan secara aklamasi.

Menurut Airlangga, mekanisme aklamasi pun bagian dari demokrasi.

"Aklamasi itu bagian dari demokrasi juga," kata Airlangga saat ditemui di Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019).

Kompas TV

Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri mengungkap persahabatannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Megawati mengatakan dengan merangkul Prabowo hal ini sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila.

Megawati juga menceritakan saat Ia menyelamatkan Prabowo dari stateless atau tanpa kewarganegaraan.

Megawati mengatakan: Kenapa Pak Prabowo, sampai orang kayaknya bingung, kok saya bisa sobatan yang namanya Prabowo Subianto. Memangnya kenapa? Karena apa? kalau buat saya itu Pancasila saya, katanya musuh harus dirangkul. Lah kalau Prabowo dianggap musuh? Ya nggak saya suruh saya pulang, heh sana. Dulu saya ngambil beliau keleleran (telantar). Betul nggak mas? Saya marah sebagai Presiden, siapa yang membuang beliau stateless? Ini saya bukan cari nama. Tanya kepada beliau. Tidak. Saya marah pada menlu. Saya marah pada panglima. Apapun juga, beliau manusia Indonesia pula. Beri dia. Begitu itu tanggungjawab.

#megawatisoekarnoputri #prabowosubianto #stateless

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media social Kompas TV:

Facebook: https://www.facebook.com/KompasTV

Instagram: https://www.instagram.com/kompastv

Twitter: https://twitter.com/KompasTV

LINE: https://line.me/ti/p/%40KompasTV

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.