Wacana Penghapusan UN, dari M Nuh, Anies Baswedan, hingga Nadiem Makarim

Kompas.com - 03/12/2019, 14:13 WIB
Sebanyak 379 SMP/MTs di Surabaya akan menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2018/2019, yang dilaksanakan mulai hari Senin (22/4/2019) hingga Kamis (25/4/2019) nanti. Dinas Pendidikan Surabaya sudah melakukan sinkronisasi data dan soal dengan Puspendik Balitbang Kemendikbud. Dok. Pemkot SurabayaSebanyak 379 SMP/MTs di Surabaya akan menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2018/2019, yang dilaksanakan mulai hari Senin (22/4/2019) hingga Kamis (25/4/2019) nanti. Dinas Pendidikan Surabaya sudah melakukan sinkronisasi data dan soal dengan Puspendik Balitbang Kemendikbud.
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Wacana penghapusan Ujian Nasional ( UN) kembali dimunculkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Sejak dicetuskan pertama kali oleh Menteri Pendidikan Nasional era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Bambang Sudibyo pada 2005 lalu, wacana penghapusan UN kerap mencuat.

Berikut sejumlah wacana tersebut:

1. M Nuh

Penghapusan UN untuk kali pertama dilakukan pada masa Mendikbud M Nuh. Pada akhir 2013, ia menyatakan menghapus pelaksanaan UN untuk level sekolah dasar (SD) dan sederajat.

Penghapusan ini tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Baca juga: Menanti Realisasi Ujian Nasional Dihapus…

Revisi PP tersebut ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 Mei 2013 itu, juga berkaitan dengan perubahan Kurikulum 2013.

Dengan adanya perubahan itu, sejak 2014 tidak ada lagi pelaksanaan UN SD.

Menurut Nuh, meski SD tidak ada UN, tetapi evaluasi tetap bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi seperti yang telah dilaksanakan selama ini.

2. Anies Baswedan

Pada 2015, wacana penghapusan UN kembali muncul, ketika Anies Baswedan masih menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurut dia, kementerian akan mengubah konsep UN.

Sehingga, UN tidak lagi menjadi instrumen yang digunakan sebagai indikator kelulusan, tetapi justru menggunakan UN sebagai alat pembelajaran.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas Perempuan Minta Agar di RUU PKS Penahanan Kepala Daerah Tak Perlu Izin Presiden/Menteri

Komnas Perempuan Minta Agar di RUU PKS Penahanan Kepala Daerah Tak Perlu Izin Presiden/Menteri

Nasional
Satgas: Menekan Angka Kematian Covid-19 Dimulai Lewat Meminimalkan Penularan

Satgas: Menekan Angka Kematian Covid-19 Dimulai Lewat Meminimalkan Penularan

Nasional
Kontras Nilai Penempatan Eks Tim Mawar Menjauhkan Mandat Reformasi

Kontras Nilai Penempatan Eks Tim Mawar Menjauhkan Mandat Reformasi

Nasional
Kepala Bakamla: Pelanggaran Kapal Cina di Perairan Indonesia Perlu Ditindak Cepat

Kepala Bakamla: Pelanggaran Kapal Cina di Perairan Indonesia Perlu Ditindak Cepat

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Lewati 280.000 dan Jokowi yang Siapkan Perpres Vaksin...

UPDATE: Kasus Covid-19 Lewati 280.000 dan Jokowi yang Siapkan Perpres Vaksin...

Nasional
KPK Hanya Tindak 6 Kasus Korupsi dalam 6 Bulan Pertama 2020, Berikut Daftarnya...

KPK Hanya Tindak 6 Kasus Korupsi dalam 6 Bulan Pertama 2020, Berikut Daftarnya...

Nasional
UPDATE 30 September: Total 1.542 WNI Positif Covid-19, Bertambah di Bahama, Kuwait, dan Rusia

UPDATE 30 September: Total 1.542 WNI Positif Covid-19, Bertambah di Bahama, Kuwait, dan Rusia

Nasional
Satgas: Jangan Berpikir Olahraga dan Diam di Rumah Bikin Kebal Covid-19

Satgas: Jangan Berpikir Olahraga dan Diam di Rumah Bikin Kebal Covid-19

Nasional
Jaksa Pinangki Kembali Jalani Sidang, Agendanya Pembacaan Eksepsi

Jaksa Pinangki Kembali Jalani Sidang, Agendanya Pembacaan Eksepsi

Nasional
Putusan MK: Siaran Ulang Legal Sepanjang Ada Izin

Putusan MK: Siaran Ulang Legal Sepanjang Ada Izin

Nasional
Ramai-ramai Mundur dari KPK, Ada Apa?

Ramai-ramai Mundur dari KPK, Ada Apa?

Nasional
BPJS Kesehatan Akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

BPJS Kesehatan Akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Satgas: Stigma Negatif dari Masyarakat Jadi Kendala 'Tracing' Kasus Covid-19

Satgas: Stigma Negatif dari Masyarakat Jadi Kendala "Tracing" Kasus Covid-19

Nasional
Kursi Terawan yang Kosong di 'Mata Najwa', Kritik, hingga Padatnya Jadwal Sang Menteri

Kursi Terawan yang Kosong di "Mata Najwa", Kritik, hingga Padatnya Jadwal Sang Menteri

Nasional
Legislatif Masuk Kelompok yang Akan Dapat Vaksin Covid-19, Satgas: Kami Masih Kaji

Legislatif Masuk Kelompok yang Akan Dapat Vaksin Covid-19, Satgas: Kami Masih Kaji

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X