Wasekjen Demokrat: Jokowi Sudah Benar Tolak Masa Jabatan 3 Periode

Kompas.com - 03/12/2019, 11:29 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi mengatakan, sikap Presiden Joko Widodo yang menolak usulan masa jabatan presiden tiga periode dalam wacana amendemen UUD 1945 perlu diapresiasi.

"Saya rasa sudah benar sikap beliau (Jokowi), dengan beliau menolak itu sikap yang benar," kata Didi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Didi berpendapat, pihak-pihak yang berada di sekitar Jokowi tak perlu mengusulkan penambahan masa jabatan demi mengambil hati orang nomor satu di Indonesia itu.

Baca juga: Fraksi Nasdem: Jika Banyak Pihak Tak Setuju, Masa Jabatan Presiden Tak Perlu Dibahas

Ia mengatakan, usulan tersebut bertentangan dengan semangat reformasi dan keinginan rakyat.

"Menurut hemat saya, tidak perlu ada pihak-pihak yang ingin mengambil hati, bahkan ingin menjilat presiden lalu mengusulkan yang tidak-tidak, yang bertentangan dengan semangat reformasi, keinginan rakyat ini. Sangat tidak dapat dibenarkan di negara demokrasi," ujarnya.

Didi mengatakan, sikap Partai Demokrat sangat jelas bahwa masa kepimpinan presiden cukup dua periode.

"Pokoknya bagi Demokrat, kekuasaan presiden dua kali masa jabatan, 2 x 5 tahun sebagaimana amanah UU dan itu akan kita jaga pertahankan," ucapnya.

Lebih lanjut, Didi mengatakan, partainya juga menolak mekanisme pemilihan presiden kembali dipilih MPR. Hal itu, kata dia, akan merampas hak rakyat dalam pemilihan langsung.

Ia menduga, ada agenda terselubung di balik wacana pemilihan presiden kembali dipilih MPR dalam amendemen UUD 1945.

"Kalau kembali dipilih MPR, berarti ini kan sangat mungkin ada agenda terselubung di balik ini, ingin melanggengkan kekuasaan entah siapa pun dia. Jadi menurut saya jangn pernah hal-hal yang sudah maju di dalam berdemokrasi dibikin mundur," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyesalkan wacana amendemen UUD 1945 di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang melebar dari persoalan haluan negara.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X