Wasekjen Demokrat: Jokowi Sudah Benar Tolak Masa Jabatan 3 Periode

Kompas.com - 03/12/2019, 11:29 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi mengatakan, sikap Presiden Joko Widodo yang menolak usulan masa jabatan presiden tiga periode dalam wacana amendemen UUD 1945 perlu diapresiasi.

"Saya rasa sudah benar sikap beliau (Jokowi), dengan beliau menolak itu sikap yang benar," kata Didi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Didi berpendapat, pihak-pihak yang berada di sekitar Jokowi tak perlu mengusulkan penambahan masa jabatan demi mengambil hati orang nomor satu di Indonesia itu.

Baca juga: Fraksi Nasdem: Jika Banyak Pihak Tak Setuju, Masa Jabatan Presiden Tak Perlu Dibahas


Ia mengatakan, usulan tersebut bertentangan dengan semangat reformasi dan keinginan rakyat.

"Menurut hemat saya, tidak perlu ada pihak-pihak yang ingin mengambil hati, bahkan ingin menjilat presiden lalu mengusulkan yang tidak-tidak, yang bertentangan dengan semangat reformasi, keinginan rakyat ini. Sangat tidak dapat dibenarkan di negara demokrasi," ujarnya.

Didi mengatakan, sikap Partai Demokrat sangat jelas bahwa masa kepimpinan presiden cukup dua periode.

"Pokoknya bagi Demokrat, kekuasaan presiden dua kali masa jabatan, 2 x 5 tahun sebagaimana amanah UU dan itu akan kita jaga pertahankan," ucapnya.

Lebih lanjut, Didi mengatakan, partainya juga menolak mekanisme pemilihan presiden kembali dipilih MPR. Hal itu, kata dia, akan merampas hak rakyat dalam pemilihan langsung.

Ia menduga, ada agenda terselubung di balik wacana pemilihan presiden kembali dipilih MPR dalam amendemen UUD 1945.

"Kalau kembali dipilih MPR, berarti ini kan sangat mungkin ada agenda terselubung di balik ini, ingin melanggengkan kekuasaan entah siapa pun dia. Jadi menurut saya jangn pernah hal-hal yang sudah maju di dalam berdemokrasi dibikin mundur," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyesalkan wacana amendemen UUD 1945 di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang melebar dari persoalan haluan negara.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Nasional
Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Terkait Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Terkait Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Nasional
PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

Nasional
Jadi Wantimpres Jokowi, Soekarwo Tegaskan Sudah Keluar dari Demokrat

Jadi Wantimpres Jokowi, Soekarwo Tegaskan Sudah Keluar dari Demokrat

Nasional
Ada Kekerasan Penggusuran Tamansari, Anggota Komisi III Minta Kapolda Jabar Dicopot

Ada Kekerasan Penggusuran Tamansari, Anggota Komisi III Minta Kapolda Jabar Dicopot

Nasional
Mahfud MD Serahkan Santunan ke Korban Terorisme Cirebon dan Lamongan

Mahfud MD Serahkan Santunan ke Korban Terorisme Cirebon dan Lamongan

Nasional
Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Nasional
Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Nasional
Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Nasional
Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada 'Bully'

Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada "Bully"

Nasional
BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

Nasional
Komnas HAM: Aktivitas Jurnalis Terkait Isu HAM Tak Boleh Dihalangi

Komnas HAM: Aktivitas Jurnalis Terkait Isu HAM Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Ini Langkah Kemenhub untuk Lancarkan Lalu Lintas Nataru

Ini Langkah Kemenhub untuk Lancarkan Lalu Lintas Nataru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X