Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Minta UMKM Berinovasi agar Berdaya Saing

Kompas.com - 30/11/2019, 08:10 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendorong agar setiap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapatkan izin edar melalui evaluasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk UMKM.

Menurut Muhadjir, izin edar BPOM dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk buatan lokal.

Baca juga: Dorong Daya Saing UMKM di Era Industri 4.0, Ini Langkah Pemerintah

Hal itu tentu akan berdampak pada peningkatan daya saing UMKM di tengah masuknya produk asing ke pasar dalam negeri.

"Harus ada terobosan serta pikiran-pikiran inovatif agar UMKM yang jumlahnya sangat banyak ini bisa ikut bersaing. BPOM berperan sangat besar untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan juga kepercayaan diri dari UMKM," ujarnya Muhadjir sebagaimana dilansir dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (29/11/2019).

Muhadjir mengatakan, inovasi yang dapat dilakukan oleh BPOM, misalnya dengan melakukan pendataan ulang terkait jumlah UMKM yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM.

Dengan melihat data by name by address akan lebih mudah untuk menginventarisasi kendala yang dihadapi UMKM dalam memperoleh izin BPOM.

"Dengan data, kita juga bisa lihat akses pasarnya seperti apa. Saya kira ini penting dan nanti kita akan kerja sama dengan Kemenkop-UKM dan Kemenristek bagaimana ini bisa kita dorong untuk percepatan izin UMKM," lanjut Muhadjir.

Menurut dia, kerja sama dengan perguruan tinggi juga dibutuhkan dalam rangka pemberian edukasi, pembinaan, serta pendampingan.

Industri obat tradisional besar pun perlu dilibatkan untuk turut mendampingi pelaku UMKM agar naik kelas.

Sementara itu, Ketua BPOM Penny K Lukito menegaskan, sejauh ini pihaknya telah melakukan berbagai upaya dan terobosan, baik secara konvensional maupun digital.

Digitalisasi yang dimaksud antara lain mencakup registrasi online (e-registrasi) dan digitalisasi pengawasan obat dan makanan termasuk 2 D Barcode dan penggunaan berbagai aplikasi online .

"Di samping itu, kita juga punya program UMKM Berdaya Saing yang telah dijalankan sejak tahun-tahun lalu. Kita semua berharap tentunya program ini ke depan akan semakin mendorong UMKM lebih maju," tadasnya.

Baca juga: Zilingo Targetkan Jaring 4.000 UMKM

Adapun berdasarkan data BPOM, sejak 2016, ada 1.243.185 UMKM Pangan yang tercatat.

Sementara itu, baru sekitar 54.000 yang telah diintervensi Badan POM dengan diberi penyuluhan dan pendampingan tentang Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

Kemudian, ada 1.139 UMKM Pangan yang sudah didampingi dalam CPPOB untuk mendapat nomor izin edar (NIE) dari Badan POM. Hingga saat ini, sudah ada 3.649 izin edar yang dikantongi UMKM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com