Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wamenhan: Saya Berpengalaman Perang Siber

Kompas.com - 29/11/2019, 19:36 WIB
Dani Prabowo,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono menilai, ancaman perang siber di jagat maya bukanlah isapan jempol. Oleh karena itu, segala potensi ancaman yang mungkin timbul dari perang ini seharusnya sudah dapat diantisipasi.

Sakti mengaku memiliki pengalaman dalam menghadapi situasi perang siber tersebut. Pasalnya, pria yang menggeluti bisnis di bidang telekomunikasi itu memiliki teknologi untuk memantau perang tersebut.

“Saya cukup punya pengalaman langsung selama delapan bulan selama pesta demokrasi kemarin. Bahkan sampai sekarang dampaknya masih ada,” kata Sakti saat berbincang dengan awak media di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019).

Baca juga: Menhan Prabowo Peringatkan Jangan Ada Praktik Rente di Sektor Pertahanan

Pemerintah, kata dia, sebenarnya tidak tinggal diam dalam menghadapi ancaman perang siber. Oleh karena itu, pada 2017 lalu, pemerintah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Tapi sampai sekarang anggaran belum ada sehingga belum disiapkan alat penangkal,” ujarnya.

Ia pun membandingkan kondisi keamanan siber di Indonesia dengan China. Menurut dia, pemerintah China memiliki kebijakan yang memungkinkan untuk memberikan perlindungan terhadap setiap ancaman kejahatan siber yang mungkin terjadi.

“Ibaratnya kalau mau masuk ke ruang sini, tidak bisa. Kita, bolong-bolong,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menambahkan, membangun pertahanan siber menjadi sebuah kebutuhan.

Baca juga: Wamenhan: Industri Pertahanan Indonesia Orientasinya Untung Rugi

Untuk mewujudkannya, diperlukan koordinasi antara Kemenhan dan BSSN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Intelijen Negara (BIN) untuk membangun pertahanan serta mengantisipasi potensi perang tersebut.

“Tatanan dunia baru itu ya sekarang ini. Karena dia (perang siber) langsung nusuk ke hati. Tidak peduli dia siapa, punya gelar doktor dari universitas terkemuka sekalipun,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com