PPP Minta Mendagri dan Menag Saling Koordinasi Selesaikan Polemik SKT FPI

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi PPP di DPR Achmad Baidowi meminta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Agama Fachrul Razi saling berkoordinasi dalam menyelesaikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI).

Baidowi juga menyarankan Tito mempertimbangkan surat rekomendasi izin perpanjangan ormas yang diberikan Kementerian Agama.

"Menag sudah memberi legacy bahwa FPI itu sangat Pancasilais. Jadi antar kedua lembaga ini baik Kemendagri maupun Kemenag harus bersinergi, harus berkoordinasi satu sama lain supaya tidak terjadi perdebatan di publik," kata Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Baca juga: Mahfud MD: Perpanjangan Izin FPI Belum Bisa Dikeluarkan

Baidowi mengatakan, perpanjangan SKT FPI seharusnya bisa diterbitkan pemerintah, mengingatkan ormas itu sudah berkomitmen untuk setia pada NKRI dan Pancasila di Kementerian Agama.

"Ya harusnya ada apalagi secara FPI mengakui Pancasila," ujarnya.

Lebih lanjut, Wakil Sekretaris Jenderal PPP ini mengatakan, apabila Tito masih meragukan visi dan misi FPI, maka sebaiknya menggelar pertemuan dengan FPI untuk menjelaskan visi dan misinya.

"Cuman Pak Tito harus minta penjelasan lebih detail mungkin maksud NKRI bersyariah yang diiginkan FPI seperti apa," pungkasnya.

Baca juga: Perpanjangan SKT FPI, Wakil Ketua DPR: Mendagri Tak Bisa Diintervensi

Sebelumnya, Fachrul Razi mengatakan, pihaknya ingin memberikan kesempatan kepada FPI sehingga berani menerbitkan surat rekomendasi izin perpanjangan organisasi.

Hal ini disampaikan Fachrul menyusul pernyataan Tito Karnavian bahwa terdapat masalah dalam visi dan misi dan AD/ART FPI.

Menurut Fachrul, surat rekomendasi izin perpanjangan diterbitkan untuk FPI karena ada kesepakatan antara pihak Kemenag dan FPI yaitu komitmen setia pada NKRI dan Pancasila.

Baca juga: Menteri Agama: FPI Berkomitmen Setia NKRI dan Pancasila

"Kalau ini kita (Kemenag) ragukan, apa yang kamu (FPI) bisa komitmen terhadap kami? Kami buat pernyataan bahwa kami setia pada NKRI dan Pancasila, kemudian tidak melanggar hukum," kata Fachrul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Fachrul membenarkan pernyataan Tito terkait AD/ART dan visi misi FPI yang mencantumkan NKRI bersyariah. Namun, menurut Fachrul, hal itu sudah diselesaikan lewat kesepakatan.

Fachrul pun mengajak Tito untuk bertemu FPI dan membuat kesepakatan yang sama seperti yang dilakukannya.

"Ya kita deal saja dengan dia (FPI), bisa enggak Anda mengubah ini jadi begini, gitu. Jadi enteng-enteng ajalah kita menata hidup," ucap dia.