Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tito Karnavian: Terorisme di Indonesia Sulit Diatasi jika Konflik Timteng Masih Ada

Kompas.com - 26/11/2019, 11:07 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai persoalan terorisme di Indonesia masih akan sulit diatasi jika konflik di Timur Tengah masih ada.

Menurut dia, persoalan terorisme di Indonesia erat kaitannya dengan konflik yang terjadi di kawasan negara-negara Islam tersebut.

"Saya dalam berbagai kesempatan selalu menyatakan bahwa problem of terrorism in Indonesia is not going to be over, as long as the center of gravity in the Middle East still going on," ujar Tito saat memberikan materi dalam Kongres Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ke VI di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).

"Jadi sepanjang terjadi konflik di dunia Islam, baik di Afganistan, di Timur Tengah, di Suriah, di Irak dan lain-lain, maka the rest of the world akan menghadapi tumpahan permasalahan, " ucap Tito.

Baca juga: Puji Data Dukcapil, Tito Karnavian Sebut Pengungkapan Kasus Terorisme Jadi Lebih Mudah

Tito yang pernah menjabat Kapolri dan Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror ini menilai kondisi di Indonesia pun sama.

Indonesia, lanjut dia, hanya bisa mengurangi dampak dari adanya konflik tersebut. Akan tetapi, Tito menilai tetap sulit untuk menyelesaikan masalah terorisme.

"Yang hanya bisa kita lakukan adalah how to reduce, mengurangi dampaknya. Tapi untuk menyelesaikan, bagi saya akan sangat sulit untuk soal terorisme sepanjang konflik-konflik di dunia Islam masih ada," tutur Tito menegaskan.

Sebelumnya, Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mengaku belum bisa memprediksi Indonesia bisa terbebas dari radikalisme dan terorisme.

"Memprediksinya (Indonesia terbebas dari radikalisme dan terorisme) harus matang. Diprediksi bisa, tapi butuh cukup waktu karena dinamikanya berubah-ubah," kata Asisten Deputi Penanganan Konflik Kemenko Polhukam, Brigjen Pol Erwin Chahara Rusmana, Jumat (22/11/2019).

Baca juga: Butuh Waktu Panjang Indonesia Bebas Radikalisme dan Terorisme

Menurut dia, untuk memprediksi Indonesia bisa terbebas dari radikalisme dan terorisme perlu ketelitian dan pemetaan yang matang.

Sebab, sebagai kementerian koordinasi yang membawahi 13 kementerian, pihaknya tidak terjun langsung dalam tataran teknis penuntasan persoalan radikalisme dan terorisme.

Karena itu, Kemenko Polhukam hanya menargetkan secepatnya Indonesia terbebas dari persoalan radikalisme dan terorisme.

"Butuh mapping, penelusuran, anggaran, peningkatan kemampuan aparatur. Karena dinamika mereka (radikalisasi dan terorisme) sangat tinggi, dinamika influence ini sangat kuat. Targetnya ingin secepatnya, tapi dinamika di lapangan akan bisa memengaruhi dari sisi global," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com