Survei Sebut Dirinya Tak Tepat Jadi Mendagri, Tito Karnavian: Saya Ikhlas Bekerja..

Kompas.com - 25/11/2019, 16:00 WIB

Dian Erika Nugraheny,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Dian Erika Nugraheny

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Mendagri Tito Karnavian usai menghadiri acara pemberian penghargaan ormas berprestasi di Hotel Widya Candra, Jakarta, Senin (25/11/2019).(Dian Erika/KOMPAS.com)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, dirinya tak terpengaruh dengan hasil survei dari Indonesia Political Opinion (IPO).

Survei tersebut menyatakan dirinya tidak tepat menjabat sebagai Mendagri.

"Saya tidak terpengaruh. Saya kan baru sebulan menjabat sebagai Mendagri. Saya lillahi taala, " ujar Tito kepada wartawan usai menghadiri acara pemberian penghargaan untuk ormas berprestasi di bilangan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019).

"Saya ikhlas bekerja demi bangsa dan negara. Saya diberi kepercayaan amanah oleh Allah SWT yang melalui Pak Presiden. Untuk melakukan dengan sebaik-baiknya, " lanjut Tito.

Dia melanjutkan sudah memiliki pengalaman sebagai Kapolda dua kali, yakni Kapolda Papua dan Kapolda Metro Jaya.

Kemudian, Tito juga menyebut pernah menjabat sebagai Kapolri selama tiga tahun tiga bulan.

Dengan pengalaman ini, kata Tito, dia berharap bisa menjadi bekal mengemban tugas sebagai Mendagri

"Mudah-mudahan bisa jadi bekal saya untuk kerja di Kemendagri. Saya juga tahu bahwa teman-teman Kemendagri banyak yang pintar-pintar, saya juga menyerap (ilmu), memberdayakan teman-teman di Kemendagri," lanjut Tito.

"Saya membuat team work yang baik sekali. Dan ini buat masyarakat bangsa, negara. Kalau dinilai enggak baik ya enggak papa," tambah dia.

Sebelumnya, hasil survei IPO terkait respons publik terhadap susunan Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo-Ma'ruf, salah satunya menunjukkan mantan Kapolri Tito Karnavian dinilai sebagai tokoh yang tidak tepat mengisi posisi sebagai Mendagri.

Survei tersebut dilakukan pada 30 Oktober-2 November 2019 dengan total 800 responden yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia.

Kompas TV Wacana mengubah pilkada langsung, menjadi tidak langsung dan selektif, muncul setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menggelar rapat kerja dengan komisi II DPR. Dalam evaluasi mendagri, pilkada langsung memiliki mudarat, antara lain banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi sebagai akibat biaya politik yang mahal. Menurut Tito, perlu riset akademik untuk mengkaji dampak positif maupun negatif pilkada langsung. <br /> Wacana yang diutarakan oleh mendagri, menuai kritik dari kalangan dari presiden PKS, Sohibul Iman. Pemilihan kepala daerah melalui DPRD seperti di masa lalu, dinilai justru akan melanggengkan praktik oligarki kekuasaan. Gubernur Jateng yang juga politisi PDIP, Ganjar Pranowo, juga kurang setuju dengan wacana kembali ke pilkada tidak langsung. Menurut Ganjar, praktik suap perpotensi muncul kembali, jika pelaksanaan pilkada digelar tidak langsung. 9provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota, akan menggelar pilkada serentak tahun 2020. Selain dari sisi legislasi yang sudah mepet, wacana pilkada tidak langsung harus dikaji mendalam, karena berpotensi sebagai kemunduran demokrasi. Wacana pilkada tidak langsung muncul karena ada penilaian mendagri, bahwa pilkada langsung menimbulkan dampak konflik dan praktik korupsi akibat biaya politik yang tinggi. Sementara, pilkada tak langsung juga dinilai sebuah kemunduran demokrasi.<br /> <br /> Untuk membahasnya, di studio telah hadir ketua komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia. Direktur penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah kemendagri, Andi Bataralifu. Serta peneliti dari perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi, perludem, Fadil Ramadhani,

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.