Tito Karnavian Disebut Tak Tepat Jadi Mendagri, Kemendagri: Survei Sangat Dangkal

Kompas.com - 24/11/2019, 12:16 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Rapat tersebut membahas isu-isu terkait otonomi daerah, pemerintah daerah serta hubungan pusat dan daerah. 
ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Rapat tersebut membahas isu-isu terkait otonomi daerah, pemerintah daerah serta hubungan pusat dan daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) menghargai hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) terkait respons publik terhadap susunan Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo-Ma'ruf.

Hasil survei itu salah satunya menunjukkan mantan Kapolri Tito Karnavian dinilai sebagai tokoh yang tidak tepat mengisi posisi sebagai Menteri Dalam Negeri.

Namun, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar berpandangan bahwa survei tersebut tidak merepresentasikan seluruh masyarakat Indonesia.

"Jadi survei sangat dangkal, responden belum tentu representasi dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pak Jokowi memilih seseorang pasti melalui penelitian yang mendalam, dan menempatkan sesuai kebutuhan, tantangan lingkungan, dan tujuan ke depan," ungkap Bahtiar melalui keterangan tertulis, Minggu (24/11/2019).


Baca juga: Survei IPO: Luhut, Tito Karnavian, hingga Nadiem Makarim Dinilai Tak Tepat di Kementeriannya

Survei tersebut dilakukan pada 30 Oktober-2 November 2019 dengan total 800 responden yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia.

Menurut Kemendagri, Tito memiliki pengalaman bersinergi dengan pemerintah daerah ketika menjadi Kapolda. Tito diketahui pernah menjadi Kapolda Papua dan Kapolda Metro Jaya.

Selain itu, Bahtiar menuturkan bahwa Tito juga merupakan seorang akademisi dengan wawasan yang luas.

"Wawasan Pak Tito adalah wawasan internasional dan sekaligus memahami secara spesifik budaya lokal, memahami sistem politik pemerintahan, dan memahami sistem pemerintahan daerah hingga hal-hal detil di lapangan, termasuk cara mengatasinya," tuturnya.

Baca juga: Survei IPO: Prabowo Dinilai Paling Tepat di Kementeriannya

Menurutnya, masuknya Tito ke lingkungan Kemendagri menjadi peluang untuk melakukan reformasi penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, reformasi birokrasi, menata sistem politik yang berakar budaya bangsa, memperbaiki sistem pelayanan investasi, hingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Tito pun sudah mengeluarkan terobosan meski baru seumur jagung menjabat di Kemendagri.

Terobosan itu adalah menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada 13 November 2019 di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X