Jika Ingin Hidupkan KKR, Pemerintah Diminta Kedepankan Partisipasi Pihak Korban Pelanggaran HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Program Regional Asia Justice and Rights (AJAR) Indria Fernida meminta pemerintah untuk mengedepankan partisipasi pihak korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu, apabila ingin menghidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Indria menanggapi rencana pemerintah menghidupkan kembali KKR untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Hal itu dipaparkan Indria dalam diskusi bertajuk Menghidupkan Kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Harus Berpihak pada Kebenaran dan Keadilan, di Brownbag, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Baca juga: Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

"Prinsip dasar yang harus dijalankan pemerintah adalah tentu saja suara korban yang harus diutamakan. Nah, dari diskursus ini saya enggak tahu apakah sudah ada undangan dari pihak pemerintah kepada para korban?" kata Indria.

Ia menegaskan, dalam pengungkapan pelanggaran HAM berat masa lalu, partisipasi dan suara pihak korban merupakan aspek utama yang harus diperhatikan.

Indria mengakui bahwa setiap pihak korban punya suara yang berbeda-beda dalam pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Tetapi, negara tetap harus memerhatikan seluruh aspirasi pihak korban.

Sebab, negara berkewajiban memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Keadilan versi masing-masing pihak korban tentu saja berbeda. Tapi sekali lagi, apapun aspirasi yang diinginkan korban harus diadopsi oleh pemerintah. Jadi pemerintah enggak bisa bilang oh ini korban maunya cuma KKR, kemudian yang usul pengadilan HAM enggak usah. Atau sebaliknya, itu enggak bisa," kata dia.

"Jadi korban itu harus diposisikan sebagai sumber perhatiannya dan harus paritispatif," sambungnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman menyebut, pemerintah berencana menghidupkan kembali KKR untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM masa lalu.