Menkes Siap Tampung Aspirasi Publik soal Pro-Kontra Rokok Elektrik

Kompas.com - 21/11/2019, 22:18 WIB
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan Kementerian Kesehatan siap mendukung Kementerian Pariwisatan dan Ekonomi Kreatif dalam memajukan pariwisata Indonesia melalui wisata kesehatan. Nicholas Ryan AdityaMenteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan Kementerian Kesehatan siap mendukung Kementerian Pariwisatan dan Ekonomi Kreatif dalam memajukan pariwisata Indonesia melalui wisata kesehatan.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengaku siap menampung aspirasi masyarakat terkait pro-kontra produk tembakau alternatif seperti rokok elektrik.

Menkes enggan langsung menjustifikasi bahwa rokok elektrik atau vape berbahaya bagi kesehatan dan harus dilarang.

"Nanti kita menampung dari semua lapisan masyarakat, apa yang mereka ini kan. Jangan malah menjustifikasi sesuatu untuk hal yang belum jelas," kata Terawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Baca juga: Menkes Terawan: Pemerintah Akan Subsidi Iuran BPJS Kesehatan Kelas III

Terawan mengatakan, dampak kesehatan dari pemakaian rokok elektrik sejauh ini memang belum diketahui.

Sebab, memang belum ada penelitian komprehensif yang dilakukan. Oleh karena itu, ia tidak mau berkomentar lebih jauh soal bahaya rokok elektrik untuk kesehatan.

"Aku enggak mau komentar itu, karena aku belum mendalaminya dengan baik. Apa yang belum didalami dengan baik, jangan komentarilah. Nanti salah lagi," kata Terawan.

Terawan mengatakan, untuk sementara ini Kementerian Kesehatan belum berencana melakukan penelitian terkait dampak kesehatan dari produk tembakau alternatif.

"Tidak usah dulu, kita lihat saja sudah gelinding semuanya nanti kita menampung dari semua lapisan masyarakat," uja dia. 

Baca juga: Saat Menkes Terawan Grogi dan Gugup dalam Rapat Perdana dengan DPR...

Mantan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto ini juga mengaku masih menunggu pemerintah merancang peraturan soal tembakau alternatif.

Sebab, sejauh ini belum ada aturan yang jelas terkait produk baru ini. Terawan menegaskan, ia hanya bakal mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Tidak mau saya terlibat sesuatu di luar peraturan perundang-undangan," ujar dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X