Mulai 2020, Dana Haji Diinvestasikan di Arab Saudi

Kompas.com - 18/11/2019, 16:50 WIB
Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mulai tahun 2020 mendatang, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan fokus menginvestasikan langsung dana haji di Arab Saudi.

Investasi langsung itu dilakukan untuk meningkatkan nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh BPKH.

"Mulai tahun depan, fokus kami adalah investasi langsung. Khususnya investasi yang ada di Arab Saudi," ujar Kepala BPKH Anggito Abimanyu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Baca juga: Tahun 2020, BPKH Targetkan Nilai Investasi Dana Haji Rp 8 Triliun


Investasi langsung dana haji akan difokuskan pada bidang perhotelan, transportasi dan katering di Mekkah serta Madinah.

Untuk merealisasikan hal tersebut, BPKH telah menjajaki kemungkinan kerja sama investasi dengan Islamic Development Bank (IsDB) dan ICSA sebagai holding company di Arab Saudi.

"Sekarang ada perubahan sistem pengadaan barang dan jasa di arab saudi dengan sistem online dan pendirian holding company," lanjut Anggito.

BPKH menargetkan nilai manfaat dari investasi dana haji pada 2020, yakni sebesar Rp 8 Triliun.

Adapun berdasarkan data BPKH, dana keuangan haji yang dikelola pada 2020 mencapai Rp 132,3 triliun.

Baca juga: Prabowo Ingin Bentuk Bank untuk Kelola Dana Haji

Pada 2018 lalu, nilai manfaat dari pengelolaan dana haji hanya mencapai Rp 5,7 triliun.

Rendahnya nilai manfaat disebabkan dana haji yang dikelola hanya disimpan di dalam bank syariah. Dengan demikian imbal hasilnya relatif rendah.

Namun, pada 2019 nilai manfaat pengelolaan dana haji mencapai target Rp 7,2 triliun sehingga imbal hasil pada 2020 diprediksi meningkat. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X