Menilik Peluang PKS Jadi "Leader" Oposisi Pemerintahan Jokowi...

Kompas.com - 16/11/2019, 06:49 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di kantor DPP PKS, jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di kantor DPP PKS, jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penegasan sikap sebagai oposisi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai memberikan keuntungan politik dan elektoral bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu 2024.

Hingga saat ini, baru PKS yang secara tegas menyatakan sikap sebagai oposisi. Sementara itu, dua partai lainnya, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat, belum menegaskan sikapnya.

Menurut konsultan politik Eep Saefulloh Fatah, PKS berpeluang menjadi "market leader" di antara partai-partai yang berada di luar pemerintahan.

"Baru PKS yang mengikrarkan secara tegas soal oposisi sementara PAN dan Demokrat belum menyatakan sikap," ujar Eep dalam sebuah diskusi di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS, Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Menurut Eep, dari ketiga partai yang berada di luar pemerintahan itu, PKS dinilai menjadi partai yang paling menonjol.

Pada Pilpres 2019, Gerindra dan PKS menjadi dua partai utama dalam koalisi pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Kemudian, PKS dinilai mendapat keuntungan elektoral pada Pemilu 2024 dengan masuknya Partai Gerindra dalam pemerintahan.

Dengan demikian, hanya PKS dan PAN akan berebut posisi sebagai market leader di ceruk pemilih muslim dan kelompok kanan.

"Bagi partai seperti PKS tampil sebagai market leader menjadi penting karena di ceruk partai kanan tidak ada yang bisa mengambil atribusi langsung atas segala sukses pemerintahan," kata CEO PolMark Indonesia itu.

"Maka di ceruk partai kanan yang bisa tampil sebagai leader adalah yang di luar pemerintahan," ucap dia.

Sementara itu, lanjut Eep, Partai Demokrat dinilai belum dapat menjadi pesaing PKS dan PAN.

Sebab, Partai Demokrat tidak memiliki figur lain selain Agus Harimurti Yudhoyono untuk ditawarkan.

"Bagaimana dengan Demokrat? Menurut saya Demokrat harus memperluas diri kalau ingin berhasil menjadi market challenger di partai majemuk. Yang ditawarkan oleh Partai Demokrat harus lebih banyak dan luas dari yang ditawarkan sekarang," ujar Eep.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Nasional
Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Nasional
Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Nasional
Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Nasional
Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Nasional
Klarifikasi Terkait Pemberitaan 'PKS Tak Tertarik Kursi Menteri'

Klarifikasi Terkait Pemberitaan "PKS Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Nasional
Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Nasional
Anggota DPR Diminta Mundur jika Tak Sanggup Sahkan RUU PKS

Anggota DPR Diminta Mundur jika Tak Sanggup Sahkan RUU PKS

Nasional
Yurianto: New Normal Bukan Dimaknai Kondisi Sudah Normal

Yurianto: New Normal Bukan Dimaknai Kondisi Sudah Normal

Nasional
Kemenristek: Butuh Rp 26,4 Triliun Produksi Massal Vaksin Corona

Kemenristek: Butuh Rp 26,4 Triliun Produksi Massal Vaksin Corona

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X