Menilik Peluang PKS Jadi "Leader" Oposisi Pemerintahan Jokowi...

Kompas.com - 16/11/2019, 06:49 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di kantor DPP PKS, jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di kantor DPP PKS, jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penegasan sikap sebagai oposisi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai memberikan keuntungan politik dan elektoral bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu 2024.

Hingga saat ini, baru PKS yang secara tegas menyatakan sikap sebagai oposisi. Sementara itu, dua partai lainnya, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat, belum menegaskan sikapnya.

Menurut konsultan politik Eep Saefulloh Fatah, PKS berpeluang menjadi "market leader" di antara partai-partai yang berada di luar pemerintahan.

"Baru PKS yang mengikrarkan secara tegas soal oposisi sementara PAN dan Demokrat belum menyatakan sikap," ujar Eep dalam sebuah diskusi di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS, Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (15/11/2019).


Menurut Eep, dari ketiga partai yang berada di luar pemerintahan itu, PKS dinilai menjadi partai yang paling menonjol.

Pada Pilpres 2019, Gerindra dan PKS menjadi dua partai utama dalam koalisi pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Kemudian, PKS dinilai mendapat keuntungan elektoral pada Pemilu 2024 dengan masuknya Partai Gerindra dalam pemerintahan.

Dengan demikian, hanya PKS dan PAN akan berebut posisi sebagai market leader di ceruk pemilih muslim dan kelompok kanan.

"Bagi partai seperti PKS tampil sebagai market leader menjadi penting karena di ceruk partai kanan tidak ada yang bisa mengambil atribusi langsung atas segala sukses pemerintahan," kata CEO PolMark Indonesia itu.

"Maka di ceruk partai kanan yang bisa tampil sebagai leader adalah yang di luar pemerintahan," ucap dia.

Sementara itu, lanjut Eep, Partai Demokrat dinilai belum dapat menjadi pesaing PKS dan PAN.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Puan Sebut Putusan Final di Tangan Megawati

Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Puan Sebut Putusan Final di Tangan Megawati

Nasional
Berkenalan dengan Moda Transportasi Baru, LRT Jabodebek

Berkenalan dengan Moda Transportasi Baru, LRT Jabodebek

Nasional
Sayangkan Pernyataan Mahfud MD, Kontras: Orang Awam Juga Tahu Ada Pelanggaran HAM

Sayangkan Pernyataan Mahfud MD, Kontras: Orang Awam Juga Tahu Ada Pelanggaran HAM

Nasional
Komnas HAM Minta Pelaku Kekerasan saat Penggusuran Tamansari Diperiksa

Komnas HAM Minta Pelaku Kekerasan saat Penggusuran Tamansari Diperiksa

Nasional
Ini Langkah Mendagri agar Indonesia Jadi Anggota Penuh FATF

Ini Langkah Mendagri agar Indonesia Jadi Anggota Penuh FATF

Nasional
KPK Dalami Aliran Dana ke Kantong Bupati Lampung Utara Nonaktif

KPK Dalami Aliran Dana ke Kantong Bupati Lampung Utara Nonaktif

Nasional
Saat Pelantikan Wantimpres Molor 25 Menit karena Menunggu Habib Luthfi...

Saat Pelantikan Wantimpres Molor 25 Menit karena Menunggu Habib Luthfi...

Nasional
Jokowi Perintahkan TNI-Polri-BIN Tangkal Gangguan Keamanan Jelang Natal

Jokowi Perintahkan TNI-Polri-BIN Tangkal Gangguan Keamanan Jelang Natal

Nasional
Pemerintah Bakal Sediakan BBM Keliling Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Pemerintah Bakal Sediakan BBM Keliling Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Nasional
Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Nasional
Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Nasional
Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Nasional
Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Nasional
Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X