Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Kompas.com - 15/11/2019, 20:00 WIB
Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2019). KOMPAS.COM/ RINDI NURIS VELAROSDELAKapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Gatot Eddy Pramono mengatakan, pihaknya akan memastikan standar operasional untuk masuk ke markas kepolisian di lingkungan Polda Metro Jaya dijalankan dengan benar.

Hal ini diperlukan sebagai antisipasi pasca-ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan.

"Kita mempersiapkan untuk wilayah kita tentunya markas komando kita. Kita sudah punya SOP-nya. Kita lihat SOP nya sudah dijalankan dengan benar atau tidak, " ujar Gatot di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2019).

Dengan demikian, polisi akan memeriksa setiap orang yang mencurigakan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

Baca juga: Diduga Terkait Bom Bunuh Diri, 2 Orang Ditangkap di Belawan

Selama ini, standar operasional seperti itu sudah ada dan sudah dijalankan.

"Itu kan (SOP) penjagaan di depan itu (pos penjagaan). Mereka (tamu) yang datang biasanya membawa kartunya diserahkan, kita ganti dengan kartu kita, barang-barang apa yang dibawa kita periksa. Kalau di Polda Metro Jaya kita lakukan SOP seperti itu," ucap Gatot.

Sebelumnya, bom bunuh diri terjadi di Markas Polrestabes Medan, Jalan HM Said Medan, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/11/2019) pagi.

Peristiwa itu terjadi pukul 08.45 WIB. Saat itu, sejumlah polisi disebut baru saja melakukan apel pagi.

Menurut Polri, ledakan itu terjadi di sekitar kantin Mapolrestabes Medan.

Adapun pelaku bom bunuh diri adalah RMN yang berusia 24 tahun.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

Nasional
Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Nasional
KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

Nasional
Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Nasional
Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Nasional
SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Nasional
Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Nasional
Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Sekjen MUI Nilai RUU Cipta Kerja Beri Kewenangan Berlebih ke Presiden

Sekjen MUI Nilai RUU Cipta Kerja Beri Kewenangan Berlebih ke Presiden

Nasional
Pimpinan KPK Sebut Erick Thohir Bicarakan Potensi Korupsi di BUMN

Pimpinan KPK Sebut Erick Thohir Bicarakan Potensi Korupsi di BUMN

Nasional
Soal Pembelian Osprey, Kemenhan Belum Merujuk Merek Tertentu

Soal Pembelian Osprey, Kemenhan Belum Merujuk Merek Tertentu

Nasional
KPK dan Kemenag Luncurkan Buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama

KPK dan Kemenag Luncurkan Buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X