Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Kompas.com - 15/11/2019, 16:52 WIB
Ketua Komnas-HAM, Ahmad Taufan Damanik, di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019) Dian Erika/KOMPAS.comKetua Komnas-HAM, Ahmad Taufan Damanik, di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan, rencana sertifikasi perkawinan sebaiknya tidak dijadikan kewajiban terhadap pasangan yang hendak menikah.

Menurut Ahmad, sertifikasi semacam itu tidak bisa dijadikan sesuatu yang sifatnya wajib.

"Kalau (dijadikan) kewajiban itu berarti menambahkan suatu hal tertentu yang sebenarnya tidak bisa dijadikan sesuatu yang wajib. Sehingga, nanti orang komplain kalau itu dibuat jadi kewajiban," ujar Ahmad di sela-sela mengisi diskusi di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).

Baca juga: Wakil Komisi VIII soal Sertifikasi Perkawinan: Pak Menko PMK Jangan Bikin Gaduh

"Saya kira lebih baik orang didorong untuk bersedia (menjalani program) dengan menjelaskan apa manfaat dari program itu, " lanjut dia.

Meski demikian, Komnas-HAM mempersilakan jika pemerintah ingin merealisasikan rencana itu.

"Silakan saja kalau pemerintah mau bikin seperti itu. Tapi sekali lagi harus jelas tujuannya. Kalau tujuannya dalam rangka supaya anak muda sebelum menikah itu memahami peran suami dan istri, peran keluarga, oke, enggak ada masalah itu," tegasnya.

Baca juga: Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Hanya saja, Komnas-HAM memberikan sejumlah syarat.

Pertama, program sertifikasi perkawinan dilakukan sepanjang tidak memberatkan calon mempelai.

Pemerintah diminta menyusun teknis yang jelas sebelum melaksanakan rencana sertifikasi perkawinan.

"Termasuk sebaiknya dibiayai oleh pemerintah. Sebab yang membuat ide adalah pemerintah sehingga harus menjadi tanggung jawab pemerintah, " tutur Ahmad.

Baca juga: Menko PMK Rancang Program Sertifikasi Perkawinan sebagai Syarat Menikah

Kedua, waktu pelaksanaan kelas pra nikah harus disepakati bersama antara penyelenggara dengan calon pengantin.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sempat Kecewa, Ahmad Sahroni Apresiasi Permintaan Maaf Yasonna soal Tanjung Priok

Sempat Kecewa, Ahmad Sahroni Apresiasi Permintaan Maaf Yasonna soal Tanjung Priok

Nasional
Diminta jadi Komisaris, Yenny Wahid Terpanggil Benahi Garuda Indonesia

Diminta jadi Komisaris, Yenny Wahid Terpanggil Benahi Garuda Indonesia

Nasional
Simpang Siur Keberadaan Harun Masiku, Yasonna Bisa Dikenakan Pasal 'Obstruction of Justice'

Simpang Siur Keberadaan Harun Masiku, Yasonna Bisa Dikenakan Pasal "Obstruction of Justice"

Nasional
Indonesia Peringkat Ke-35 dari 138 Negara yang Terdampak Terorisme

Indonesia Peringkat Ke-35 dari 138 Negara yang Terdampak Terorisme

Nasional
Curah Hujan Masih Tinggi, BNPB Minta Pejabat Daerah Kurangi Tidur

Curah Hujan Masih Tinggi, BNPB Minta Pejabat Daerah Kurangi Tidur

Nasional
Jokowi Minta Prabowo Susun Rencana Strategis Kesejahteraan Prajurit

Jokowi Minta Prabowo Susun Rencana Strategis Kesejahteraan Prajurit

Nasional
Sidang Emirsyah Satar, Saksi Sebut Penggunaan Pesawat CRJ1000 Tak Hasilkan Profit

Sidang Emirsyah Satar, Saksi Sebut Penggunaan Pesawat CRJ1000 Tak Hasilkan Profit

Nasional
Alasan Erick Thohir Pilih Yenny Wahid dan Triawan Munaf Jadi Komisaris Garuda Indonesia

Alasan Erick Thohir Pilih Yenny Wahid dan Triawan Munaf Jadi Komisaris Garuda Indonesia

Nasional
Indeks Demokrasi RI Peringkat Ke-64 Dunia, Pilpres Tak Langsung Jadi Ancaman

Indeks Demokrasi RI Peringkat Ke-64 Dunia, Pilpres Tak Langsung Jadi Ancaman

Nasional
Bela Yasonna soal Tanjung Priok, Ketua Komisi III: Ada Salah Persepsi

Bela Yasonna soal Tanjung Priok, Ketua Komisi III: Ada Salah Persepsi

Nasional
Ketua Komisi III DPR ke Yasonna: Lain Kali Hati-hati dengan Lidah

Ketua Komisi III DPR ke Yasonna: Lain Kali Hati-hati dengan Lidah

Nasional
Nilai Ada Kejanggalan Proyek Revitalisasi Monas, PSI Lapor ke KPK

Nilai Ada Kejanggalan Proyek Revitalisasi Monas, PSI Lapor ke KPK

Nasional
BNPT dan UNDP Gelar Pertemuan 100 Pakar Antiteror Bahas Pencegahan Ekstremisme

BNPT dan UNDP Gelar Pertemuan 100 Pakar Antiteror Bahas Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Bangun Industri Pertahanan, Jokowi Tugaskan Prabowo Gunakan Teknologi

Bangun Industri Pertahanan, Jokowi Tugaskan Prabowo Gunakan Teknologi

Nasional
Cara Indonesia Atasi Aksi Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Cara Indonesia Atasi Aksi Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X