Kemendagri Akan Cabut Izin "Desa Siluman" jika Terbukti Fiktif

Kompas.com - 12/11/2019, 17:42 WIB
Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (12/2/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRDirektur Jenderal Bina Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (12/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) melakukan investigasi terhadap penemuan sejumlah desa di Konawe, Sulawesi Tenggara, yang disebut-sebut sebagai " desa siluman" alias desa fiktif.

Jika hasil investigasi benar-benar menunjukkan desa tersebut cacat administrasi, Kemendagri memastikan akan mencabut izinnya.

"Kalau memang benar-benar fiktif, pertama kalau persoalan hukum tentu aparat penegak hukum mengambil langkah," kata Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan, di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).

"Tetapi kalau memang persoalan administrasinya ada yang keliru ini dan itu, kami yakinkan bahwa desa itu kita cabut," tuturnya.


Baca juga: Kemendagri Minta Tak Ada Penyebutan Desa Fiktif atau Desa Hantu

Nata Irawan belum bisa memastikan jumlah desa yang diduga fiktif. Akan tetapi, tim investigasi yang diterjunkan disebar ke lima titik desa.

Kemendagri juga belum bisa memastikan apakah ada kucuran dana desa ke sejumlah desa tersebut.

Menurut Nata Irawan, pihaknya akan memberikan keterangan lebih lanjut setelah seluruh proses investigasi selesai.

"Ya kita lihat dulu, kalau laporannya sudah lengkap kita baru bisa ngomong indikasi seperti itu (kucuran dana desa) terjadi atau tidak," ujarnya.

Baca juga: Kemendagri Sebut Desa Fiktif Ada Sebelum UU Desa Terbit

Adapun investigasi tidak dilakukan Kemendagri sendirian. Kemendagri juga menggandeng pihak kepolisian, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, hingga Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Proses investigasi ditargetkan bakal rampung Jumat (15/11/2019).

"Nanti tim kami menjawab. Tetapi kalau nanti masuk lebih jauh terkait dengan dana desa itu juga tentu akan kita lihat setelah hasil tim gabungan dari Kementerian Dalam Negeri terdiri dari inspektorat jenderal, direktorat jenderal administrasi wilayah, dan tim kami sendiri dari direktorat jenderal pemerintahan desa," ujar Nata.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X