Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Menteri Cabut 40 Aturan Saat Terbitkan 1 Aturan

Kompas.com - 11/11/2019, 15:25 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan jajaran menteri untuk terus mengefisienkan regulasi.

Jokowi tidak ingin menteri memiliki terlalu banyak peraturan menteri (permen). Ia bahkan meminta permen lama dicabut jika ingin menerbitkan permen baru.

"Menteri kalau mau nerbitin satu permen harus cabut 40 permen karena permen kita di sini terlalu banyak, banyak sekali," kata Jokowi dalam rapat terbatas dengan topik cipta lapangan kerja di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Baca juga: Jokowi Tampung Wacana Evaluasi Pilkada Langsung

Jokowi berkaca dari sistem regulasi di Amerika Serikat (AS). Saat bertemu Mendag AS Wilbur Ross, Jokowi diceritakan mengenai efisiensi regulasi di negeri Paman Sam.

"Saya perlu informasikan bahwa di AS kemarin Mendag AS Wilbur Ross bercerita ke saya. Di sana kalau ada menteri ingin mengeluarkan satu permen, dia harus cabut 2 permen. Di sini juga mestinya bisa kita lakukan itu," ujar Jokowi.

"Jadi tolong nanti mulai dikaji lagi, keluar satu permen potong beberapa permen," tambahnya.

Baca juga: Mahfud MD Pastikan Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK hingga Ada Putusan MK

Untuk program cipta lapangan kerja, Jokowi juga meminta Mendagri Tito Karnavian menata hubungan pusat-daerah.

Jokowi menekankan pusat hingga daerah harus dalam satu koridor mengenai cipta lapangan kerja.

"Saya minta Mendagri menata kembali tata hubungan pemerintah pusat dan daerah, pusat dan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Dilihat betul supaya semuanya satu baris beriringan dalam cipta lapangan kerja," ujar Jokowi.

Kompas TV Presiden Joko Widodo menegaskan belum ada penambaham wakil menteri baru selain wakil menteri pendidikan dan kebudayaan serta wakil panglima TNI. Pernyataan presiden disampaikan usai menghadiri upacara hari pahlawan di taman makan pahlawan Kalibata, Jakarta.<br /> <br /> Penambahan wakil menteri menyesuaikan dengan peraturan presiden atau perpres yang telah diterbitkan, yakni jabatan wakil panglima TNI serta jabatan wakil menteri pendidikan dan kebudayaan.<br /> <br /> Perpres yang sudah terbit akan segera diproses untuk selanjutnya dipilih oleh Presiden Jokowi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com