Gibran Rakabuming Raka: Kalau Dinasti Politik, Saya Kemarin Minta Jadi Menteri

Kompas.com - 10/11/2019, 20:55 WIB
Putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka (tengah) didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kiri) menjawab pertanyaan wartawan seusai melakukan pertemuan tertutup dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Pertemuan tersebut membahas pencalonan dirinya sebagai bakal calon Wali Kota Solo. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarPutra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka (tengah) didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kiri) menjawab pertanyaan wartawan seusai melakukan pertemuan tertutup dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Pertemuan tersebut membahas pencalonan dirinya sebagai bakal calon Wali Kota Solo. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, angkat bicara soal isu dinasti politik yang muncul terkait rencananya maju sebagai Calon Wali Kota Solo di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Gibran mengatakan, dirinya tidak berpikir soal dinasti politik karena terjunnya ia ke politik pun hanya karena niat untuk menghidupi orang lebih banyak lagi.

"Orang bilang, kenapa Mas kamu enggak nunggu Bapak selesai jadi Presiden dulu? Kelamaan. Ya momennya itu sekarang (maju Pilkada)," kata Gibran saat menjadi pembicara dalam acara talkshow Banteng Muda Indonesia (BMI) di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (10/11/2019).

"Mungkin orang bilang dinasti politik segala macam. Saya kan ikut kontestasi, bisa dipilih bisa tidak. Bisa kalah, bisa menang. Kalau dinasti politik, mungkin saya kemarin minta jadi menteri atau apa saja," lanjut dia.

Baca juga: Mantap Maju di Pilkada Solo, Gibran Mulai Blusukan ke Masyarakat

Gibran mengakui jika dulu dia pernah mengatakan tak ingin masuk ke dunia politik.

Namun seiring dengan proses pendewasaan yang dilaluinya, dia pun mulai menyadari bahwa sebagai anak muda, pola pikir masyarakat bahwa politik selalu kotor harus diubah.

"Kalau yang mengubah bukan anak muda tidak akan bisa, karena ini jadi momen anak muda, anak muda jadi penggerak bukan objek yang digerakan," kata dia.

Diketahu, Gibran saat ini berencana maju sebagai Calon Wali Kota Solo pada Pilkada 2020 mendatang.

Gibran saat ini sudah menjadi kader PDI Perjuangan sehingga dia pun tengah berusaha untuk maju menjadi calon wali kota dari partai berlambang banteng tersebut.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan 'Soft Approach'

Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan "Soft Approach"

Nasional
Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Nasional
Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

Nasional
Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Nasional
Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Nasional
Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X