Eks Ketua Umum Kecewa Nasdem Beri Panggung ke Anies Baswedan Saat Pembukaan Kongres

Kompas.com - 10/11/2019, 12:04 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri Kongres Partai Nasdem di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2019) malam. Anies duduk di barisan paling depan bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. KOMPAS.COM/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri Kongres Partai Nasdem di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2019) malam. Anies duduk di barisan paling depan bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Nasdem Patrice Rio Capella kecewa terhadap partai tersebut karena alih-alih Presiden Joko Widodo, malah mendatangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pembukaan Kongres ke-2 Nasdem.

Menurut Rio, Anies tak memiliki bagian di partai tersebut. Apalagi untuk berbicara di kongres yang dilaksanakan pada 8-11 November 2019 tersebut.

"Terkait kongres, janggal rasanya jika pembukaan Kongres Partai Nasdem pada 8 November 2019 tidak dihadiri Presiden Jokowi," ujar Rio saat konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/11/2019).

"Jika alasannya (Jokowi tak hadir) karena agenda internal, tapi kenapa Anies Baswedan diundang dan diberi porsi bicara?" lanjut Rio.

Rio mengatakan, Anies Baswedan tak memiliki kapasitas apapun di partai Nasdem.

Pasalnya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu hanya terlibat dalam pendirian organisasi masyarakat (ormas) Nasdem, bukan Partai Nasdem.

Menurut dia, kongres Partai Nasdem ini berskala nasional sehingga yang lebih tepat diundang adalah Presiden.

"Kongres pertama kami undang Presiden, kalau diundang sebagai gubernur, kalau secara nasional saya kira lebih tepatnya yang diundang Presiden karena ini kan acara nasional," ujar Rio.

Namun, yang pasti, kata dia, diundangnya Anies dalam acara tersebut membuat spekulasi terhadap Partai Nasdem semakin berkembang.

Baca juga: Surya Paloh: Komunikasi Nasdem Cair, Baik ke Partai Koalisi maupun Oposisi

Spekulasi yang dimaksud adalah karena kekecewaan Nasdem terkait kebijakan Presiden Jokowi dalam memilih Jaksa Agung di kabinet.

Sebab di kabinet sebelumnya, posisi Jaksa Agung diisi oleh Partai Nasdem, yakni Muhammad  Prasetyo.

Sedangkan saat ini posisi tersebut diisi oleh ST Burhanuddin yang merupakan adik dari politikus PDI-P Tubagus Hasanuddin.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sempat melakukan beberapa pertemuan dengan tokoh dan partai-partai dari luar pemerintahan Jokowi.

Antara lain adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman.

"Tapi harusnya Anies juga tak diundang sehingga tidak ada spekulasi apapun di dalam acara itu. Ketika Anies diundang, spekulasi jadi berkembang," kata Rio.

Namun, sebelumnya Surya Paloh memastikan Jokowi akan menghadiri penutupan Kongres II Partai Nasdem di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Ia mengaku sudah menyampaikan undangan dan pihak Jokowi menyatakan akan hadir.

Baca juga: Kongres Nasdem Dibuka Anies, Akan Ditutup Jokowi

"Insyaallah Pak Jokowi datang," kata Surya di sela-sela acara Kongres Nasdem, Sabtu (9/11/2019) siang.

Tak hanya hadir sebagai tamu undangan, bahkan Presiden Jokowi juga akan diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato sekaligus menutup Kongres.

"Pak Jokowi memberikan, barangkali, masukan pikiran motivasi, saya yakin juga akan membesarkan hati kader Partai Nasdem," kata Surya. 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X