Soal Penambahan Wakil Menteri, Ini Kata Jokowi

Kompas.com - 10/11/2019, 09:59 WIB
Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana, Selasa (29/10/2019), meninjau langsung posko pengungsi pascagempa di Universitas Darussalam, Kecamatan Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah. Biro pers setpresPresiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana, Selasa (29/10/2019), meninjau langsung posko pengungsi pascagempa di Universitas Darussalam, Kecamatan Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan belum ada penambaham wakil menteri baru selain Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Wakil Panglima TNI.

"Belum," ujar Jokowi saat ditanya perihal penambahan wakil menteri baru, di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (10/11/2019).

Hal senada disampaikan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman. Ia mengatakan, penambahan wakil menteri menyesuaikan dengan Peraturan Presiden (Perpres) yang telah diteken, yakni Perpres Nomor 66 Tahun 2019 terkait jabatan Wakil Panglima TNI dan Perpres Nomor 72 Tahun 2019 terkait jabatan Wakil Menteri Pendidikan dak Kebudayaan.

"Yang baru ada Perpresnya saja, yang baru ada Perpresnya kan baru Kemendikbud ya. Sempat dibicarakan Perpres nomor 66 kalau enggak salah tahun 2019, soal Wakil Panglima TNI," ujar Fadjroel juga di TMP Kalibata.

"Jadi di luar itu seperti Pak Jokowi tadi katakan, belum dibicarakan. Jadi yang sudah terbit akan kami proses secepatnya, dalam proses. Dua, ada Kemendikbud dan Wakil Panglima TNI," lanjut Fadjroel.

Baca juga: Jokowi Terbitkan Perpres, Nadiem Bisa Punya Wakil Menteri

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 yang mengatur tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Perpres ini ditandatangani Jokowi pada 24 Oktober 2019.

Dalam perpres tersebut, terdapat pasal yang menjelaskan tanggung jawab serta tugas wakil menteri (wamen) dalam membantu menteri untuk menjalankan tugas di Kemendikbud.

Sementara itu, penambahan jabatan Wakil Panglima TNI oleh Jokowi tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

"Panglima dibantu oleh wakil panglima," demikian bunyi Pasal 14 Ayat (3) Perpres ini seperti dilansir Kompas.com dari laman setkab.go.id, Kamis (7/11/2019).

Baca juga: Wakil Menteri PUPR Siap Kawal Program Infrastruktur di Papua

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X