Kompas.com - 04/11/2019, 16:58 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (kanan) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kiri) menyimak arahan Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas penyampaian program dan kegiatan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (kanan) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kiri) menyimak arahan Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas penyampaian program dan kegiatan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 yang mengatur tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Perpres ini ditandatangani Jokowi pada 24 Oktober 2019.

Dalam perpres tersebut, terdapat pasal yang menjelaskan tanggung jawab serta tugas wakil menteri (wamen) dalam membantu menteri untuk menjalankan tugas di Kemendikbud.

"Dalam memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menteri dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan presiden," demikian bunyi Pasal 2 Ayat (1) dalam Perpres tersebut, seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Senin (4/11/2019).

Baca juga: FSGI dan KPAI: Ini Dia, 4 Tugas Berat Mendikbud Nadiem

Perpres tersebut menyebutkan dua tugas wamen. Pertama, wamen bertugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian.

Selain itu, wamen dituntut untuk mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas-unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian," demikian bunyi pasal 3 perpres tersebut.

Perpres ini juga mengembalikan pendidikan tinggi ke Kemendikbud. Pada periode Jokowi-JK lalu, pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

"Peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," demikian bunyi Pasal 61 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Baca juga: 4 Pesan Presiden Jokowi Seputar Dunia Pendidikan untuk Nadiem Makarim

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut, dengan perpres ini, Mendikbud Nadiem Makarim bisa memiliki wakil menteri.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas Perempuan Nilai Perlu Ada Perbaikan Sistem Pembuktian di Kasus Kekerasan Seksual

Komnas Perempuan Nilai Perlu Ada Perbaikan Sistem Pembuktian di Kasus Kekerasan Seksual

Nasional
Buntut Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Menpora dan Pengurus LADI Didesak Mundur

Buntut Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Menpora dan Pengurus LADI Didesak Mundur

Nasional
Bendera Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Menpora dan Pengurus LADI Dinilai Lalai

Bendera Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Menpora dan Pengurus LADI Dinilai Lalai

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar Saat Indonesia Menangkan Piala Thomas, Bermula dari Bobroknya Administrasi Indonesia

Merah Putih Tak Berkibar Saat Indonesia Menangkan Piala Thomas, Bermula dari Bobroknya Administrasi Indonesia

Nasional
BRIN Hendak Pindahkan Eijkman ke Cibinong, Peneliti Ungkap Keberatan

BRIN Hendak Pindahkan Eijkman ke Cibinong, Peneliti Ungkap Keberatan

Nasional
Tak Punya Rp 10 Miliar Bayar Stepanus Robin, Rita Konsultasi dengan Azis Syamsuddin

Tak Punya Rp 10 Miliar Bayar Stepanus Robin, Rita Konsultasi dengan Azis Syamsuddin

Nasional
Rita Widyasari Mengaku Diminta Rp 10 Miliar oleh Maskur Husain dan Stepanus Robin untuk Urus Perkara

Rita Widyasari Mengaku Diminta Rp 10 Miliar oleh Maskur Husain dan Stepanus Robin untuk Urus Perkara

Nasional
Komnas Perempuan Dukung Polri Buka Lagi Kasus Dugaan Pemerkosaan di Luwu Timur

Komnas Perempuan Dukung Polri Buka Lagi Kasus Dugaan Pemerkosaan di Luwu Timur

Nasional
Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Yusmin Ohorella Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Yusmin Ohorella Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Nasional
Menlu RI dan Malaysia Bahas Konsensus ASEAN yang Tak Direspons Myanmar

Menlu RI dan Malaysia Bahas Konsensus ASEAN yang Tak Direspons Myanmar

Nasional
Kuasa Hukum Dua Polisi Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Eksepsi

Kuasa Hukum Dua Polisi Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Eksepsi

Nasional
Bertemu Menlu Malaysia, Retno Dorong Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Bertemu Menlu Malaysia, Retno Dorong Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Golkar Targetkan Menang Pilpres, Pilkada di atas 60 Persen dan Pileg 20 Persen

Golkar Targetkan Menang Pilpres, Pilkada di atas 60 Persen dan Pileg 20 Persen

Nasional
Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Nasional
HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.