Prabowo: Wakil Panglima Hak Prerogatif Presiden

Kompas.com - 07/11/2019, 19:28 WIB
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai dilantik Presiden Joko Widodo KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMMenteri Pertahanan Prabowo Subianto usai dilantik Presiden Joko Widodo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan sepenuhnya penunjukan Wakil Panglima TNI kepada Presiden Joko Widodo.

Ia menilai bahwa penunjukan Wakil Panglima TNI sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Itu sepenuhnya hak preogratif Presiden," ujar Prabowo di Kantor Kementerian bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Sebelumnya dikabarkan, Presiden Joko Widodo kembali menghidupkan jabatan wakil panglima TNI di tubuh organisasi militer tersebut.

Jabatan ini sempat ada tetapi dihapuskan pada masa Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid.

Baca juga: Mengenal Jabatan Wakil Panglima TNI yang Kembali Dihidupkan Jokowi

Penambahan jabatan oleh Jokowi tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

"Panglima dibantu oleh wakil panglima," demikian bunyi Pasal 14 Ayat (3) Perpres ini seperti dilansir Kompas.com dari laman setkab.go.id, Kamis (7/11/2019).

Nantinya, wakil panglima akan menjadi koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu yang kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada panglima TNI.

Ada empat tugas utama yang akan diemban oleh wakil panglima, yaitu membantu pelaksanaan tugas harian panglima, memberikan saran kepada panglima terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara, pembangunan postur TNI, pengembangan doktrin, strategi militer dan pembinaan kekuatan TNI, serta pembangunan kekuatan TNI.

"Melaksanakan tugas panglima apabila panglima berhalangan sementera dan/atau berhalangan tetap," demikian bunyi perpres tersebut.

Baca juga: Jabatan Wakil Panglima TNI Muncul Lagi, Moeldoko Akui Ia yang Mengusulkan

Terakhir, melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh panglima.

Perpres ini diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 18 Oktober.

Meski demikian, pembentukan organisasi TNI yang baru dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," demikian bunyi Pasal 203.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Mini Lockdown Lebih Efektif

Jokowi: Mini Lockdown Lebih Efektif

Nasional
Tolak RUU Cipta Kerja, Serikat Buruh Akan Mogok Kerja dan Unjuk Rasa

Tolak RUU Cipta Kerja, Serikat Buruh Akan Mogok Kerja dan Unjuk Rasa

Nasional
Tommy Soeharto Gugat Menkumham Terkait Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi

Tommy Soeharto Gugat Menkumham Terkait Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi

Nasional
Mahfud ke PP Muhammadiyah: Mari Bangun Indonesia sebagai Negara Islami, Bukan Negara Islam

Mahfud ke PP Muhammadiyah: Mari Bangun Indonesia sebagai Negara Islami, Bukan Negara Islam

Nasional
Saat Gatot Nurmantyo Diduga Tengah Bermanuver Politik...

Saat Gatot Nurmantyo Diduga Tengah Bermanuver Politik...

Nasional
Sosok Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang Pukul Telak Perwakilan Vanuatu di Sidang Umum PBB

Sosok Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang Pukul Telak Perwakilan Vanuatu di Sidang Umum PBB

Nasional
Persetujuan Jokowi Angkat Eks Tim Mawar sebagai Pejabat yang Menambah Perih Luka Keluarga Korban Penculikan

Persetujuan Jokowi Angkat Eks Tim Mawar sebagai Pejabat yang Menambah Perih Luka Keluarga Korban Penculikan

Nasional
Hasil Swab Test-nya Disebut Tak Akurat, BIN: Kami Terapkan Ambang Batas Lebih Tinggi

Hasil Swab Test-nya Disebut Tak Akurat, BIN: Kami Terapkan Ambang Batas Lebih Tinggi

Nasional
Sejumlah Provinsi Berpotensi Hujan Lebat Hari Ini, BNPB Minta Masyarakat Waspada

Sejumlah Provinsi Berpotensi Hujan Lebat Hari Ini, BNPB Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Penderita Gagal Ginjal Ini Gratis Cuci Darah Dua Kali Seminggu berkat Jaminan BPJS Kesehatan

Penderita Gagal Ginjal Ini Gratis Cuci Darah Dua Kali Seminggu berkat Jaminan BPJS Kesehatan

Nasional
Suara-suara yang Desak Pilkada Ditunda Vs Keputusan Pemangku Kepentingan

Suara-suara yang Desak Pilkada Ditunda Vs Keputusan Pemangku Kepentingan

Nasional
Ahli Mengingatkan, Revisi UU Kejaksaan Jangan Kembali ke Hukum Zaman Kolonial

Ahli Mengingatkan, Revisi UU Kejaksaan Jangan Kembali ke Hukum Zaman Kolonial

Nasional
Misteri Proposal Rp 140 Miliar Jaksa Pinangki

Misteri Proposal Rp 140 Miliar Jaksa Pinangki

Nasional
BNPB: Waspadai Cuaca Ekstrem Selama Peralihan Musim

BNPB: Waspadai Cuaca Ekstrem Selama Peralihan Musim

Nasional
Kasus Covid-19 di Indonesia yang Kini Mencapai Angka 275.213

Kasus Covid-19 di Indonesia yang Kini Mencapai Angka 275.213

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X