Ramai Soal Desa Fiktif, Ini Mekanisme Pembentukan Desa Baru

Kompas.com - 07/11/2019, 09:43 WIB
Salah satu fasilitas berupa Rumah Tambing yang khas suku Lore, Poso dibangun di obyek wisata perbukitan Topolenda di Desa Wanga, Lore Peore, Poso, Sulawesi Tengah, Sabtu (21/9/2019). Sejak tahun 2019, pemda setempat telah mengalokasikan sebagian dana desanya untuk mengembangkan obyek wisata alam di wilayahnya yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). ANTARA FOTO/BASRI MARZUKISalah satu fasilitas berupa Rumah Tambing yang khas suku Lore, Poso dibangun di obyek wisata perbukitan Topolenda di Desa Wanga, Lore Peore, Poso, Sulawesi Tengah, Sabtu (21/9/2019). Sejak tahun 2019, pemda setempat telah mengalokasikan sebagian dana desanya untuk mengembangkan obyek wisata alam di wilayahnya yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam empat hari terakhir ramai dikabarkan soal keberadaan desa fiktif yang mendapatkan bantuan dana desa dari pemerintah pusat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, desa fiktif itu muncul setelah pemerintah mulai mengucurkan dana desa. Tujuan pembentukannya ialah agar desa-desa itu mendapat bantuan dari pemerintah setiap tahun.

"Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer ajek dari APBN. Maka, sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya. Hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa)," ujar Sri Mulyani di depan anggota Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Baca juga: Masalah Desa Fiktif, Pemerintah Dinilai Lemah Memverifikasi Dana Desa

Presiden Joko Widodo menyatakan ada oknum nakal yang sengaja menciptakan desa-desa tersebut.

"Kami kejar agar yang namanya desa-desa tadi diperkirakan, diduga, itu fiktif, ketemu, ketangkap," kata Jokowi kepada wartawan seusai pembukaan acara "Konstruksi Indonesia 2019" di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Munculnya desa-desa fiktif tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa keberadaan mereka dapat dengan mudah muncul.

Bila merujuk ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum desa dapat dibentuk.

Di dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan, pembentukan desa merupakan salah satu bentuk kegiatan penataan yang dilakukan oleh pemerintah, pemprov, dan pemerintah kabupaten/kota.

Penataan ini meliputi kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa.

Baca juga: Soal Kasus Desa Fiktif, Jokowi: Kejar sampai Tertangkap

Pemerintah sendiri dapat memprakarsai pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polemik Hasil KLB, Kemenkumham Bakal Telaah Dokumen yang Diberikan AHY

Polemik Hasil KLB, Kemenkumham Bakal Telaah Dokumen yang Diberikan AHY

Nasional
Soal UU Ciptaker, Puan: Implementasinya Bisa Percepat Kebangkitan Ekonomi Nasional

Soal UU Ciptaker, Puan: Implementasinya Bisa Percepat Kebangkitan Ekonomi Nasional

Nasional
Buktikan KLB Ilegal, AHY Serahkan 5 Kontainer Berkas ke Dirjen AHU

Buktikan KLB Ilegal, AHY Serahkan 5 Kontainer Berkas ke Dirjen AHU

Nasional
Melihat Tanpa Terlihat, Radar Pasif Bantu Tingkatkan Keamanan Nasional

Melihat Tanpa Terlihat, Radar Pasif Bantu Tingkatkan Keamanan Nasional

Nasional
Jokowi Minta Pemerintah Siapkan Strategi Akuisisi Teknologi dari Luar Negeri

Jokowi Minta Pemerintah Siapkan Strategi Akuisisi Teknologi dari Luar Negeri

Nasional
KPK Benarkan Usut Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan oleh BUMD DKI

KPK Benarkan Usut Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan oleh BUMD DKI

Nasional
Sidang Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Nikodemus-Yohanis Keberatan Orient-Thobias Ditetapkan sebagai Pemenang

Sidang Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Nikodemus-Yohanis Keberatan Orient-Thobias Ditetapkan sebagai Pemenang

Nasional
Testing Covid-19 Turun, Ketua Satgas Minta Pemda Evaluasi Pelaksanaan 3T

Testing Covid-19 Turun, Ketua Satgas Minta Pemda Evaluasi Pelaksanaan 3T

Nasional
AHY Sebut Peserta KLB Deli Serdang Bukan Pemegang Hak Suara, Hanya Dijaketkan

AHY Sebut Peserta KLB Deli Serdang Bukan Pemegang Hak Suara, Hanya Dijaketkan

Nasional
LP3ES: KLB Kubu Kontra-AHY Jadi Penanda Kemunduran Demokrasi

LP3ES: KLB Kubu Kontra-AHY Jadi Penanda Kemunduran Demokrasi

Nasional
Sengketa Diajukan Lewati Batas Waktu, Nikodemus-Yohanis Minta MK Dalami soal WN AS

Sengketa Diajukan Lewati Batas Waktu, Nikodemus-Yohanis Minta MK Dalami soal WN AS

Nasional
Kubu Kontra-AHY Tetapkan Jhoni Allen sebagai Sekjen Demokrat

Kubu Kontra-AHY Tetapkan Jhoni Allen sebagai Sekjen Demokrat

Nasional
KPK: Peran Perempuan Sangat Besar dan Diperlukan dalam Pemberantasan Korupsi

KPK: Peran Perempuan Sangat Besar dan Diperlukan dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 18 Unit Kamar di Apartemen South Hills Milik Benny Tjokro

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 18 Unit Kamar di Apartemen South Hills Milik Benny Tjokro

Nasional
Jokowi Minta Indonesia Tingkatkan Kapasitas sebagai Produsen Teknologi

Jokowi Minta Indonesia Tingkatkan Kapasitas sebagai Produsen Teknologi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X