Ramai Soal Desa Fiktif, Ini Mekanisme Pembentukan Desa Baru

Kompas.com - 07/11/2019, 09:43 WIB
Salah satu fasilitas berupa Rumah Tambing yang khas suku Lore, Poso dibangun di obyek wisata perbukitan Topolenda di Desa Wanga, Lore Peore, Poso, Sulawesi Tengah, Sabtu (21/9/2019). Sejak tahun 2019, pemda setempat telah mengalokasikan sebagian dana desanya untuk mengembangkan obyek wisata alam di wilayahnya yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). ANTARA FOTO/BASRI MARZUKISalah satu fasilitas berupa Rumah Tambing yang khas suku Lore, Poso dibangun di obyek wisata perbukitan Topolenda di Desa Wanga, Lore Peore, Poso, Sulawesi Tengah, Sabtu (21/9/2019). Sejak tahun 2019, pemda setempat telah mengalokasikan sebagian dana desanya untuk mengembangkan obyek wisata alam di wilayahnya yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam empat hari terakhir ramai dikabarkan soal keberadaan desa fiktif yang mendapatkan bantuan dana desa dari pemerintah pusat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, desa fiktif itu muncul setelah pemerintah mulai mengucurkan dana desa. Tujuan pembentukannya ialah agar desa-desa itu mendapat bantuan dari pemerintah setiap tahun.

"Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer ajek dari APBN. Maka, sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya. Hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa)," ujar Sri Mulyani di depan anggota Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Baca juga: Masalah Desa Fiktif, Pemerintah Dinilai Lemah Memverifikasi Dana Desa


Presiden Joko Widodo menyatakan ada oknum nakal yang sengaja menciptakan desa-desa tersebut.

"Kami kejar agar yang namanya desa-desa tadi diperkirakan, diduga, itu fiktif, ketemu, ketangkap," kata Jokowi kepada wartawan seusai pembukaan acara "Konstruksi Indonesia 2019" di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Munculnya desa-desa fiktif tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa keberadaan mereka dapat dengan mudah muncul.

Bila merujuk ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum desa dapat dibentuk.

Di dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan, pembentukan desa merupakan salah satu bentuk kegiatan penataan yang dilakukan oleh pemerintah, pemprov, dan pemerintah kabupaten/kota.

Penataan ini meliputi kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa.

Baca juga: Soal Kasus Desa Fiktif, Jokowi: Kejar sampai Tertangkap

Pemerintah sendiri dapat memprakarsai pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.

Dilihat dari caranya, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) ada tiga cara pembentukan desa yaitu pemekaran dari satu desa menjadi dua atau lebih; penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi satu desa; dan penggabungan beberapa desa menjadi satu desa baru.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkominfo: Google dan Facebook Berencana Bangun Pusat Data di Indonesia

Menkominfo: Google dan Facebook Berencana Bangun Pusat Data di Indonesia

Nasional
Berkas Perkara Polwan yang Lontarkan Ujaran Rasis dalam Kasus Surya Anta Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Polwan yang Lontarkan Ujaran Rasis dalam Kasus Surya Anta Dinyatakan Lengkap

Nasional
Prabowo Tunjuk 5 Jubir Gerindra: Muzani sampai Habiburokhman

Prabowo Tunjuk 5 Jubir Gerindra: Muzani sampai Habiburokhman

Nasional
Mahfud MD Pimpin Rapat untuk Atasi Kebakaran Hutan, Undang Kepala Daerah

Mahfud MD Pimpin Rapat untuk Atasi Kebakaran Hutan, Undang Kepala Daerah

Nasional
Kode-kode Kapolri bagi Kapolda Metro Jaya, Terkait Jabatan Kabareskrim?

Kode-kode Kapolri bagi Kapolda Metro Jaya, Terkait Jabatan Kabareskrim?

Nasional
Wakapolri Ari Dono Akan Pensiun, Siapa Kandidat Penggantinya? Ini Kata Polri

Wakapolri Ari Dono Akan Pensiun, Siapa Kandidat Penggantinya? Ini Kata Polri

Nasional
Banyak Kader Incar Kursi Ketum, PAN Yakin Tak Bakal Pecah

Banyak Kader Incar Kursi Ketum, PAN Yakin Tak Bakal Pecah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ketegasan Erick Thohir | Radikalisme di Kementerian BUMN

[POPULER NASIONAL] Ketegasan Erick Thohir | Radikalisme di Kementerian BUMN

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi Jadi Calon Wali Kota, Presiden PKS: Jangan Kembangkan Dinasti

Anak dan Menantu Jokowi Jadi Calon Wali Kota, Presiden PKS: Jangan Kembangkan Dinasti

Nasional
Dorongan Mencapreskan Airlangga di 2024 Dinilai Positif untuk Kaderisasi

Dorongan Mencapreskan Airlangga di 2024 Dinilai Positif untuk Kaderisasi

Nasional
Istana Ingatkan Pengkritik Presiden agar Berhati-hati

Istana Ingatkan Pengkritik Presiden agar Berhati-hati

Nasional
RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Nasional
BNN: Penyalah Guna Narkoba di Indonesia Naik 0,03 Persen

BNN: Penyalah Guna Narkoba di Indonesia Naik 0,03 Persen

Nasional
Polisi Kejar Satu Tahanan yang Kabur dari Polsek Pangkalan Kerinci, Riau

Polisi Kejar Satu Tahanan yang Kabur dari Polsek Pangkalan Kerinci, Riau

Nasional
Otak-atik Pengurus Golkar: Kuasa Airlangga dan Bayangan Bamsoet

Otak-atik Pengurus Golkar: Kuasa Airlangga dan Bayangan Bamsoet

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X