Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Bambang Soesatyo Tak Hadiri Pleno Golkar

Kompas.com - 06/11/2019, 22:52 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkap alasan ketidakhadirannya dalam rapat pleno Golkar, Selasa (5/11/2019) lalu.

Bambang mengaku, tak bisa hadir dalam pleno lantaran harus menghadiri rapat mendadak di luar DPP Golkar.

"Kemarin saya ada rapat di luar. Karena undangannya mendadak, saya enggak bisa mundurkan agenda yang sudah terjadwal sebelumnya," kata Bambang saat ditemui di Kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2019).

Baca juga: Bambang Soesatyo Tak Hadiri Rapat Pleno Golkar, Ada Apa?

Adapun, Bambang menyambangi kantor DPP Nasdem atas kapasistasnya sebagaI Ketua MPR RI.

Meski tak hadir dalam rapat, Bambang menyebut, dirinya diwakili oleh beberapa kader Golkar yang lain.

"Kan ada teman-teman saya di sana," ujar dia.

Bambang mengatakan, kehadirannya di acara Nasdem itu dalam rangka roadshow kebangsaan. Ia akan mendatangi para ketua umum partai politik, termasuk Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

Baca juga: Rapat Pleno DPP Partai Golkar Dimulai Tanpa Bambang Soesatyo

"Kami minta Bang Surya agar minggu ini bisa menerima kami, pimpinan MPR, untuk berdialog tentang kebangsaan terkait rekomendasi MPR periode lalu soal amendemen, dan perlunya dihidupkan kembali GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara)," kata Bambang.

Selain Surya, Bambang sebelumnya telah mendatangi Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ke depan, Bambang juga akan meneruskan roadshow ke partai lainnya, termasuk organisasi-organisasi keagamaan.

 

Kompas TV 1. Presiden Jokowi menilai seharusnya setelah bulan Agustus proses pelelangan seharusnya tidak lagi dalam tahap konstruksi. Menurutnya kebiasaan ini tidak baik dan berpotensi membuat kualitas bangunan yang digarap menjadi buruk. Dalam pidatonya Jokowi juga mengingatkan agar sistem pelelangan elektronik yang saat ini sudah berjalan, dibarengi dengan cara pandang yang mengikuti sistem yang cepat dan transparan. Beberapa sektor seperti infrastruktur mendapatkan anggaran sebesar Rp 423 triliun. 2. Menurut Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi, sebelum terjadinya polemik desa fiktif, kementriannya telah menemukan 15 desa fiktif. Budi arie tidak menyebutkan lokasi 15 desa fiktif ini. Namun menurutnya kemunculan desa fiktif yang menerima anggaran dana desa ini disebabkan karena warga di desa bersangkutan banyak yang pergi karena berbagai sebab. Sebelumnya menteri keuangan Sri Mulyani mengungkapkan adanya desa fiktif yang menerima anggaran dana desa. Kedepan pemerintah diminta mengawasi penyaluran dana desa apalagi anggaran dana desa di tahun 2020 mencapai Rp 72 triliun. 3. Tim kepolisian mendatangi permukiman di kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam penyelidikan, polisi mengambil sejumlah sampel, diantaranya air limbah, air dari tangki septik, dan sampel gas. Dari penyelidikan sementara, ledakan terjadi akibat kumpulan gas seperti gas metana dan karbondioksida yang terpicu oleh percikan api. Polisi menyatakan, pengecekan gas tangki septik menggunakan api sangat dilarang, sehingga ke depannya diperlukan sosialisasi kepada warga. Ledakan tangki septik di sebuah rumah di Jatinegara, Jakarta Timur merenggut nyawa Sabri. Korban sehari hari memang bekerja sebagai petugas penyedot WC. #Jokowi #desafiktif #srimulyani
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com