Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Jembatan dan Sekolah Ambruk karena Tendernya Akhir Tahun

Kompas.com - 06/11/2019, 11:43 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyesalkan adanya proses e-tendering proyek di kementerian maupun lembaga yang baru dikerjakan jelang akhir tahun.

Menurut Jokowi, lambatnya pelaksanaan e-tendering berdampak pada kualitas dari pembangunan yang dikerjakan.

"Akhirnya apa? Ya, kualitasnya pasti jelek, jembatan ambruk, November masih tender gimana? SD (Sekolah Dasar) ada yang ambruk, gedung (ambruk), karena kerjanya cepet-cepatan dan masuk hulan musim hujan," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019 di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Baca juga: Jokowi: Cangkul Masa Masih Impor? Kebangetan!

E-tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

Dalam laporan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto, sampai November 2019, ada pekerjaan senilai Rp 39 triliun sedang berproses di sistem e-tendering, termasuk pekerjaan kontruksi Rp 31,7 triliun.

Baca juga: LKPP: Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Peringkat 2 di KPK

Dengan melihat data tersebut, Jokowi pun meminta kementerian/lembaga pada tahun depan untuk bergerak cepat dalam menjalankan proyek-proyek melalui sistem e-tendering. Jangan sampai prosesnya kembali dilakukan di akhir tahun.

"Ini tinggal dua bulan masih urusan kontruksi, masih lelang konstruksi. Ini enggak bisa diterus-teruskan," papar Jokowi.

"Mindset harus diubah. Bulan Januari, ayo langsung main di tahun awal, kerja enak, kualitasnya pasti baik, kontraktornya juga tidak dikejar-kejar kayak dikejar kejar hantu," sambungnya.

Kompas TV Melesetnya target pertumbuhan ekonomi dan pola subsidi energi pemerintah menjadi catatan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. pemerintah diminta tak selalu menjadikan faktor eksternal sebagai alasan tak terpenuhinya target pertumbuhan ekonomi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com