Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Soesatyo Tak Hadiri Rapat Pleno Golkar, Ada Apa?

Kompas.com - 05/11/2019, 23:17 WIB
Kristian Erdianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo tidak hadir dalam Rapat Pleno bersama jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang digelar Selasa (5/11/2019) malam.

Pengamatan Kompas.com sejak rapat pleno yang dimulai pukul 20.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 22.00 WIB, Bambang tidak tampak mendatangi kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.

Dalam rapat itu sendiri, DPP menyepakati jadwal penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional (Munas) serta susunan kepanitiaannya.

Rapimnas rencananya akan digelar pada 14 dan 15 November 2019, sedangkan Munas pada 4 hingga 6 Desember 2019.

Baca juga: Rapat Pleno DPP Partai Golkar Dimulai Tanpa Bambang Soesatyo

Saat dikonfirmasi soal alasan ketidakhadiran Bambang, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak menjawab secara jelas.

Menurut Airlangga, selain Bambang, ada juga petinggi DPP lain yang tidak hadir dalam Rapat Pleno.

"Yang tidak hadir selain Bamsoet (Bambang Soesatyo) ada yang lain juga," kata Airlangga seusai Rapat Pleno.

Diketahui, Bambang tengah menjadi sorotan oleh sebagian kader Golkar lantaran mempertimbangkan maju sebagai calon ketua umum Golkar pada Munas, Desember 2019 mendatang.

Ia akan menentukan sikapnya setelah jadwal rapat pleno dan Munas ditentukan.

Baca juga: Ketua DPP Golkar: Bambang Soesatyo Belum Menyatakan secara Langsung soal Caketum

"Saya akan bersikap, saya akan mempertimbangkan dan akan menjawab kalau sudah ada kepastian Munas-nya kapan, plenonya kapan. Sampai saat ini kami semua belum menerima undangan pleno, apalagi jadwal Munas," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Bambang mengakui, dorongan dari kader-kader partai di daerah untuk maju menjadi caketum cukup banyak. Namun, mantan Ketua DPR itu mengatakan, ia belum merespons hal itu.

"Jadi benar bahwa dukungan daerah kepada saya cukup besar. Cuma saya belum meresponsnya, dan saya akan mempertimbangkannya manakala nanti jadwal Munas Golkar sudah ada dan jelas," ujar dia.

Bambang sekaligus membantah ada perjanjian antara dirinya dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk tidak maju sebagai caketum.

Bambang menyampaikan, ia dan Airlangga hanya ingin menenangkan suasana politik menjelang pelantikan presiden.

Baca juga: Polemik Bambang Soesatyo Jadi Caketum Golkar dan Peringatan Tak Ingkar Janji

"Kan saya cooling down sampai pelantikan presiden selesai. Apakah nanti saya maju atau tidak? Ya tunggu jadwal Munas-nya," ucap dia.

Bambang juga mengatakan, rekonsiliasi antara dia dan Airlangga harus dipahami sebagai upaya merangkul pendukungnya agar tetap menjadi bagian dari Partai Golkar.

Namun, Bambang menyayangkan para pendukungnya yang tidak dirangkul oleh pihak Airlangga.

"Faktanya, tidak ada satu pun dari para pendukung saya yang dirangkul untuk berpartisipasi dalam membangun partai di tugas-tugas yang ada di partai. Tidak ada yang mengisi pimpinan alat kelengkapan dewan, maupun komisi-komisi yang mereka inginkan," papar dia.

 

Kompas TV Menko Polhukam, Mahfud MD menyatakan Presiden Jokowi belum memutuskan akan menerbit atau tidak menerbitkan Perppu pascarevisi Undang-Undang KPK. Mahfud MD menambahkan tidak benar jika Presiden Joko Widodo menolak Perppu.<br /> <br /> Sejauh ini, Presiden Joko Widodo masih menunggu proses uji materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi.<br /> <br /> Jika uji materi Undang-Undang KPK telah diputus, maka presiden akan mengevaluasi perlu tidaknya Perppu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com