Samakan Visi Pembangunan, Jokowi Akan Beri Arahan ke Kepala Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan mengumpulkan kepala daerah di Indonesia untuk menyamakan visi pembangunan 2020-2024.

Penyamaan visi akan disampaikan Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Acara ini diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 13 November 2019 di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat.

"Akan ada arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar melalui keterangan pers di Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Baca juga: Kepala Daerah Kini Tak Bisa Intervensi Inspektorat dalam Investigasi Korupsi

Selain Jokowi-Ma'ruf, acara ini juga menghadirkan para Menko, beberapa Menteri, Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal, Ketua BPK, Kepala BPKP, Ketua KPK, Jaksa Agung, Kapolri, dan Panglima TNI

"(Arahan diberikan) kepada semua Gubernur, Wali Kota/Bupati, Kapolda, Kapolres, Kajati maupun Kajari, Pangdam, Danrem, Dandim serta Ketua DPRD Provinsi, Ketua DPRD Kab/Kota se-Indonesia," ucap Bahtiar.

Bahtiar mengatakan, para kepala daerah dan Forkopimda diundang oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2020 setiap daerah bisa selaras dengan visi pembangunan pemerintah.

Menurut Bahtiar, penyamaan persepsi visi pembangunan dan sinkronisasi pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini tidak bisa diwakilkan.

Sebelumnya diberitakan, Mendagri Tiro Karnavian berencana  memanggil seluruh kepala daerah di Indonesia pada pertengahan November 2019.

Baca juga: Supaya Visi Anggaran 2020 Sama, Mendagri Bakal Panggil Seluruh Kepala Daerah Bulan Ini

Pemanggilan tersebut berhubungan dengan penyusunan APBD 2020 mendatang.

"Nanti supaya visi (soal anggaran) sama semua, saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden, pertengahan November, seluruh kepala daerah akan kami undang," kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2019).

Hal tersebut dimaksudkan agar seluruh kepala daerah memahami visi misi yang diinginkan Presiden dan diakomodir dalam Rancangan APBD (RAPBD) mereka sehingga sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (RAPBN).