Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Minta Kepala Daerah Sesuaikan Program dengan Visi Presiden

Kompas.com - 30/10/2019, 17:26 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah menyesuaikan program kerja dengan visi-misi Presiden Joko Widodo.

Visi-misi Presiden pada periode keduanya ialah menciptakan SDM Indonesia yang unggul agar mampu bersaing di kancah global.

Karena itu, semua kepala daerah harus benar-benar memahami agar mampu menransformasikannya ke dalam program daerah.

Baca juga: Cegah Penyelewengan Dana Transfer Daerah, Mendagri Gandeng KPK

"Tolong kalau ada program-program, rencana untuk tahun 2020, betul-betul disesuaikan selain dengan kebutuhan lokal, dengan visi misi Bapak Presiden," ujar Tito di Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Selain itu, ia juga meminta kepala daerah agar menyusun program sesuai dengan kebutuhan warganya. Hal itu penting dilakukan agar anggaran terserap optimal.

"Tolong ini masih dalam proses di beberapa daerah yang menyelesaikan sisa anggaran di tahun 2019, agar betul-betul penyerapannya tepat sasaran," lanjut mantan Kapolri itu.

Sebelumnya Tito juga menegaskan, bakal mengungkap ke publik ihwal pemerintah provinsi (pemprov) mana saja yang tidak menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai 60 persen hingga akhir tahun 2019.

Tito mengaku mendapatkan informasi adanya pemprov yang belum menyerap anggaran sebanyak 60 persen hingga saat ini.

Baca juga: Soal Anggaran Lem Aibon Pemprov DKI, Mendagri Tito Akan Bicara dengan Anies

"Kita akan evaluasi akhir tahun ini karena saya dapat informasi dari jajaran Kemendagri, lebih kurang 60 persen (APBD) belum terserap, padahal kurang dua bulan lagi. Artinya penggunaan dana tidak efektif kalau hanya 60 persen," ujar Tito saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

"Kita (Kemendagri) akan melihat provinsi per provinsi dan kabupaten, yang bagus (penyerapan anggarannya) akan diberi penghargaan. Sedangkan yang kurang bagus akan kita sebutkan dan akan kita aktifkan APIP untuk menyisir ada enggak program yang tepat sasaran," sambungnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com