Praperadilan, Imam Nahrawi Berencana Hadirkan Dua Saksi Ahli

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi berencana menghadirkan dua saksi ahli dalam sidang pada Rabu (6/11/2019) mendatang.

Sidang pada Rabu itu terkait gugatan praperadilan yang diajukan Imam Nahrawi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ada beberapa bukti, ada dua ahli, rencana kita yang akan dihadirkan di sidang hari Rabu," ucap kuasa hukum Imam Nahrawi, Saleh, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019).

Kendati demikian, ia belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut perihal siapa saksi ahli yang akan dihadirkan.

Baca juga: Apa Kabar Imam Nahrawi? Kuasa Hukum: Naik 3 Kilogram

Saleh mengatakan, hal itu masih akan dibicarakan lebih lanjut dengan Imam seusai sidang hari ini.

"Dibicarakan sore ini (dengan Pak Imam)," tutur dia.

Sebelum sidang pada Rabu mendatang, sidang akan terlebih dahulu diselenggarakan pada Selasa (5/11/2019) besok dengan agenda jawaban dari KPK.

Kemudian, pada Kamis (7/11/2019), sidang diagendakan dengan pembuktian dari pihak KPK. Keesokan hari, sidang direncanakan dengan agenda pembacaan kesimpulan.

Terakhir, sidang putusan direncanakan digelar pada Selasa minggu depan, 12 November 2019.

Sebelumnya, Imam Nahrawi mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jakarta Selatan atas penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.

Dilansir dari situs http://sipp.pn-jakartaselatan.go.id, Jumat, Imam mendaftarkan permohonan praperadilan pada Selasa (8/10/2019). Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 130/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL.

Baca juga: Praperadilan, Imam Nahrawi Singgung KPK yang Telah Serahkan Mandat

Ada beberapa petitum permohonan praperadilan Imam Nahrawi.

"Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya," demikian bunyi petitum pertama permohanan praperadilan Imam tersebut.

Kemudian, menyatakan penetapan tersangka terhadap Imam Nahrawi yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/94/DIK.00/01/08/2019, tanggal 28 Agustus 2019 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berikutnya, menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor Sprin.Han/111/DIK.01.03/01/09/2019 tanggal 27 September 2019 tidak dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.