Jokowi Ingatkan Prabowo Jangan Banyak Impor di Bidang Pertahanan

Kompas.com - 31/10/2019, 16:43 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) memimpin rapat terbatas tentang program dan kegiatan bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Presiden dalam arahannya mengatakan untuk mengantisipasi perkembangan politik dunia yang dipicu oleh isu kecil, melakukan reformasi hukum yang memberikan jaminan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo (kanan) memimpin rapat terbatas tentang program dan kegiatan bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Presiden dalam arahannya mengatakan untuk mengantisipasi perkembangan politik dunia yang dipicu oleh isu kecil, melakukan reformasi hukum yang memberikan jaminan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memanfaatkan belanja di bidang pertahanan untuk memacu industrialisasi industri-industri strategis di dalam negeri. Presiden meminta Menhan agar meminimalisasi impor. 

"Sedapat mungkin jangan sampai kita impor semuanya, tetapi anggaran yang ada harus dimanfaatkan untuk pengembangan industri strategis dari hulu sampai ke hilir," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Rapat ini mengambil topik: penyampaian program dan kegiatan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Baca juga: Menhan Prabowo Tekankan Pentingnya Pengembangan SDM Pertahanan

Hadir Menko Polhukam Mahfud MD dan seluruh menteri di bawah koordinasi Kemenko Polhukam, termasuk Menhan Prabowo.

Jokowi juga ingin belanja pertahanan bisa memenuhi minimum essential force atau kebutuhan pokok minimum yang sudah ditargetkan.

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin berbincang dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum rapat terbatas tentang program dan kegiatan bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Presiden dalam arahannya mengatakan untuk mengantisipasi perkembangan politik dunia yang dipicu oleh isu kecil, melakukan reformasi hukum yang memberikan jaminan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin berbincang dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum rapat terbatas tentang program dan kegiatan bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Presiden dalam arahannya mengatakan untuk mengantisipasi perkembangan politik dunia yang dipicu oleh isu kecil, melakukan reformasi hukum yang memberikan jaminan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.
Untuk itu, Jokowi juga meminta Prabowo untuk memperkuat kerja sama Kemenhan dengan BUMN hingga swasta.

"Kerja sama dengan BUMN, kerja sama dengan swasta terus dilakukan, bahkan kita ingin agar produk-produk (pertahanan) yang ada itu bisa kita ekspor," kata dia.

Ditemui wartawan seusai rapat, Prabowo menyatakan belum ada arahan spesifik yang diberikan kepadanya.

Menurut dia, rapat tadi lebih membahas garis besar kebijakan di bidang Polhukam, tak spesifik soal pertahanan.

Baca juga: Bantah Dahnil, Prabowo Tegaskan Akan Terima Gaji, Rumah, dan Mobil Dinas

Kendati demikian, Prabowo mengaku akan segera melakukan inventarisasi masalah sehingga kebijakan di bidang pertahanan tepat sasaran.

"Kita masih dalam taraf katakanlah belanja masalah, inventarisasi masalah. Saya kumpulin data bersama wamen, kita kumpulkan sehingga nanti langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan kita ini tepat. Saya kira itu. Berilah waktu beberapa saat," kata dia.

Baca juga: Soal Prabowo ke Amerika Serikat, Saran untuk Kemenlu, hingga Respons Kedubes AS...



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Nasional
Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Nasional
KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

Nasional
Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X