Jokowi Ingatkan Prabowo Jangan Banyak Impor di Bidang Pertahanan

Kompas.com - 31/10/2019, 16:43 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) memimpin rapat terbatas tentang program dan kegiatan bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Presiden dalam arahannya mengatakan untuk mengantisipasi perkembangan politik dunia yang dipicu oleh isu kecil, melakukan reformasi hukum yang memberikan jaminan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo (kanan) memimpin rapat terbatas tentang program dan kegiatan bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Presiden dalam arahannya mengatakan untuk mengantisipasi perkembangan politik dunia yang dipicu oleh isu kecil, melakukan reformasi hukum yang memberikan jaminan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memanfaatkan belanja di bidang pertahanan untuk memacu industrialisasi industri-industri strategis di dalam negeri. Presiden meminta Menhan agar meminimalisasi impor. 

"Sedapat mungkin jangan sampai kita impor semuanya, tetapi anggaran yang ada harus dimanfaatkan untuk pengembangan industri strategis dari hulu sampai ke hilir," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Rapat ini mengambil topik: penyampaian program dan kegiatan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Baca juga: Menhan Prabowo Tekankan Pentingnya Pengembangan SDM Pertahanan

Hadir Menko Polhukam Mahfud MD dan seluruh menteri di bawah koordinasi Kemenko Polhukam, termasuk Menhan Prabowo.

Jokowi juga ingin belanja pertahanan bisa memenuhi minimum essential force atau kebutuhan pokok minimum yang sudah ditargetkan.

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin berbincang dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum rapat terbatas tentang program dan kegiatan bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Presiden dalam arahannya mengatakan untuk mengantisipasi perkembangan politik dunia yang dipicu oleh isu kecil, melakukan reformasi hukum yang memberikan jaminan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin berbincang dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum rapat terbatas tentang program dan kegiatan bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Presiden dalam arahannya mengatakan untuk mengantisipasi perkembangan politik dunia yang dipicu oleh isu kecil, melakukan reformasi hukum yang memberikan jaminan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.
Untuk itu, Jokowi juga meminta Prabowo untuk memperkuat kerja sama Kemenhan dengan BUMN hingga swasta.

"Kerja sama dengan BUMN, kerja sama dengan swasta terus dilakukan, bahkan kita ingin agar produk-produk (pertahanan) yang ada itu bisa kita ekspor," kata dia.

Ditemui wartawan seusai rapat, Prabowo menyatakan belum ada arahan spesifik yang diberikan kepadanya.

Menurut dia, rapat tadi lebih membahas garis besar kebijakan di bidang Polhukam, tak spesifik soal pertahanan.

Baca juga: Bantah Dahnil, Prabowo Tegaskan Akan Terima Gaji, Rumah, dan Mobil Dinas

Kendati demikian, Prabowo mengaku akan segera melakukan inventarisasi masalah sehingga kebijakan di bidang pertahanan tepat sasaran.

"Kita masih dalam taraf katakanlah belanja masalah, inventarisasi masalah. Saya kumpulin data bersama wamen, kita kumpulkan sehingga nanti langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan kita ini tepat. Saya kira itu. Berilah waktu beberapa saat," kata dia.

Baca juga: Soal Prabowo ke Amerika Serikat, Saran untuk Kemenlu, hingga Respons Kedubes AS...

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen MUI Imbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Terkait Covid-19

Sekjen MUI Imbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Terkait Covid-19

Nasional
Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

Nasional
Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Nasional
Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Nasional
PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Nasional
Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Nasional
Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Nasional
Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Nasional
Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Nasional
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Nasional
Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Nasional
Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Nasional
Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X