Prabowo Tak Ambil Gaji Menteri, Gerindra: Harta Beliau Triliunan

Kompas.com - 31/10/2019, 08:33 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat prosesi serah terima jabatan (sertijab) dari Menteri Pertahanan periode 2014-2019 Ryamizard Ryacudu di Gedung AH. Nasution, Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019). Prabowo Subianto resmi mengemban tugas sebagai Menteri Pertahanan periode 2019-2024. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKetua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat prosesi serah terima jabatan (sertijab) dari Menteri Pertahanan periode 2014-2019 Ryamizard Ryacudu di Gedung AH. Nasution, Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019). Prabowo Subianto resmi mengemban tugas sebagai Menteri Pertahanan periode 2019-2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa ikut berkomentar terkait Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan yang tak akan mengambil gaji dari negara.

Desmond mengatakan, sebagai seorang pengusaha, Prabowo tentu sudah merasa cukup dengan harta kekayaan yang dimilikinya, sehingga tak mengambil gaji sebagai menhan.

"Mungkin beliau (Prabowo) merasa bahwa itu enggak cukup, karena beliau punya perusahaan. Harta beliau saja satu koma berapa triliun itu, masa gaji seuprit bisa diambil dia? kan enggak," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Desmond mengatakan, Prabowo memiliki komitmen yaitu berbuat untuk bangsa dan negara. Oleh karena itu, gaji bukanlah sesuatu yang dikejar oleh Prabowo.

"Karena beliau itu sebenarnya lihatlah, beliau berbuat untuk bangsa dan negara, saya melihatnya di situ aja. Gaji itu apa sih bagi seorang pengusaha," ujar dia.

Baca juga: Jadi Menhan, Prabowo Tak Ambil Gaji dan Tak Pakai Mobil Dinas

Prabowo Subianto tidak akan mengambil gaji yang menjadi haknya sebagai Menteri Pertahanan periode 2019-2024.

Hal ini disampaikan oleh Dahnil Anzar, Juru Bicara Prabowo selaku Ketua Umum KDP Gerindra melalui akun Twitter miliknya.

"Saya ingin mengkonfirmasikan kpd sobat semua khususnya sobat pewarta terkait dg informasi yg menyatakan Pak @ prabowo tdk akan mengambil gajinya sbg Menteri di @Kemhan_RI adl BENAR.Sejak awal beliau masuk politik, berkomitmen untuk mengabdi bagi kepentingan bangsa dan Negara," tulis Dahnil.

Postingan tersebut diunggah pada 30 Oktober 2019 pukul 10.45 WIB.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade melalui keterangan tertulis saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (30/10/2019) sore.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Nasional
Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X