Jokowi Minta Menteri Lakukan Perjanjian Dagang Terus Menerus dengan Negara Lain

Kompas.com - 30/10/2019, 15:03 WIB
Presiden Joko Widodo berpidato usai dilantik menjadi presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). ANTARA/ AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo berpidato usai dilantik menjadi presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk terus membuat perjanjian perdagangan dengan negara lain.

Ia secara khusus meminta kepada Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. 

Lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, untuk menyelesaikan sejumlah perjanjian dagang.

"Sudah saya sampaikan secara khusus bahwa perjanjian perdagangan harus kita lakukan secara terus-menerus, tanpa henti," ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Baca juga: Jokowi Minta Pembangunan Hunian Tetap untuk Penyintas Bencana Palu Segera Diselesaikan

Jokowi menyebut, Indonesia sebelumnya telah menyelesaikan perjanjian dagang dengan Australia lewat Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA). Namun banyak perjanjian lain yang harus diselesaikan, misalnya dengan Uni Eropa.

Kemudian perjanjian perdagangan dengan anggota ASEAN plus enam negara yakni India, China, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru atau disebut Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP). Termasuk juga perjanjian dagang dengan sejumlah negara di Afrika.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Jokowi Minta Kampus Unidar Ambon Siapkan Berkas Jadi Universitas Negeri

"Ini yang belum kita miliki perjanjian perdagangan dengan mereka. saya minta agar diselesaikan, dalam akhir tahun depan harus rampung. Sehingga yang berkaitan dengan ekspor betul-betul bisa kita laukan," ujarnya.

Jokowi pun meminta jajarannya membentuk tim khusus dan bisa selesai pada akhir 2020 untuk mengurusi sejumlah perjanjian perdagangan dengan negara lain.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menyatakan kondisi ekonomi global dalam lima tahun terakhir tak begitu bagus.

Terlebih berdasarkan analisis sejumlah lembaga internasional, kondisi ekonomi global akan menuju sebuah resesi.

Baca juga: Hadapi Resesi Ekonomi, Ini Instruksi Jokowi untuk Para Menterinya

Oleh karenanya, kondisi tersebut perlu diantisipasi dengan cepat. Jokowi menyebut kunci untuk menghadapi kondisi ekonomi global yang tak menentu ini adalah peningkatan ekspor dan substitusi barang-barang impor serta kedua peningkatan investasi.

"Artinya ekspor dan investasi, peningkatan ekspor dan peningkatan investasi menjadi kunci bagi kegiatan kita di bidang ekonomi," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Minta NTT Persiapkan Diri  Sebagai Lokasi Side Event KTT G20 Tahun 2022

Luhut Minta NTT Persiapkan Diri Sebagai Lokasi Side Event KTT G20 Tahun 2022

Nasional
Elektabilitas Airlangga 5,3 Persen, Golkar Optimistis Raih Kursi RI 1

Elektabilitas Airlangga 5,3 Persen, Golkar Optimistis Raih Kursi RI 1

Nasional
Panglima TNI: Percepatan Vaksinasi Jadi Strategi Tekan Kasus Covid-19 di Kudus

Panglima TNI: Percepatan Vaksinasi Jadi Strategi Tekan Kasus Covid-19 di Kudus

Nasional
Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

Nasional
Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden soal Proses Pembentukan UU

Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden soal Proses Pembentukan UU

Nasional
Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Nasional
Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Nasional
Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Nasional
Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Nasional
Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Nasional
Upaya Pemulangan Adelin Lis ke Jakarta dan Momentum Buka Kasus Kehutanan yang Terbengkalai

Upaya Pemulangan Adelin Lis ke Jakarta dan Momentum Buka Kasus Kehutanan yang Terbengkalai

Nasional
Satgas: Apa Pun Varian Virus Corona, yang Perlu Dilakukan Perketat Protokol Kesehatan

Satgas: Apa Pun Varian Virus Corona, yang Perlu Dilakukan Perketat Protokol Kesehatan

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Kasus Covid-19 Melonjak, Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Nasional
KPK Sebut Belum Terima LHKPN KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa

KPK Sebut Belum Terima LHKPN KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X