Jokowi Minta Menteri Lakukan Perjanjian Dagang Terus Menerus dengan Negara Lain

Kompas.com - 30/10/2019, 15:03 WIB
Presiden Joko Widodo berpidato usai dilantik menjadi presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). ANTARA/ AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo berpidato usai dilantik menjadi presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk terus membuat perjanjian perdagangan dengan negara lain.

Ia secara khusus meminta kepada Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. 

Lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, untuk menyelesaikan sejumlah perjanjian dagang.

"Sudah saya sampaikan secara khusus bahwa perjanjian perdagangan harus kita lakukan secara terus-menerus, tanpa henti," ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10/2019).


Baca juga: Jokowi Minta Pembangunan Hunian Tetap untuk Penyintas Bencana Palu Segera Diselesaikan

Jokowi menyebut, Indonesia sebelumnya telah menyelesaikan perjanjian dagang dengan Australia lewat Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA). Namun banyak perjanjian lain yang harus diselesaikan, misalnya dengan Uni Eropa.

Kemudian perjanjian perdagangan dengan anggota ASEAN plus enam negara yakni India, China, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru atau disebut Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP). Termasuk juga perjanjian dagang dengan sejumlah negara di Afrika.

Baca juga: Jokowi Minta Kampus Unidar Ambon Siapkan Berkas Jadi Universitas Negeri

"Ini yang belum kita miliki perjanjian perdagangan dengan mereka. saya minta agar diselesaikan, dalam akhir tahun depan harus rampung. Sehingga yang berkaitan dengan ekspor betul-betul bisa kita laukan," ujarnya.

Jokowi pun meminta jajarannya membentuk tim khusus dan bisa selesai pada akhir 2020 untuk mengurusi sejumlah perjanjian perdagangan dengan negara lain.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menyatakan kondisi ekonomi global dalam lima tahun terakhir tak begitu bagus.

Terlebih berdasarkan analisis sejumlah lembaga internasional, kondisi ekonomi global akan menuju sebuah resesi.

Baca juga: Hadapi Resesi Ekonomi, Ini Instruksi Jokowi untuk Para Menterinya

Oleh karenanya, kondisi tersebut perlu diantisipasi dengan cepat. Jokowi menyebut kunci untuk menghadapi kondisi ekonomi global yang tak menentu ini adalah peningkatan ekspor dan substitusi barang-barang impor serta kedua peningkatan investasi.

"Artinya ekspor dan investasi, peningkatan ekspor dan peningkatan investasi menjadi kunci bagi kegiatan kita di bidang ekonomi," ujarnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Nasional
Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Nasional
Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Nasional
Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Nasional
Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya 'Hot Spot'

Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

Nasional
Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Nasional
PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

Nasional
Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Nasional
Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Nasional
Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Nasional
Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Nasional
Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Nasional
Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Nasional
Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X