Hadapi Resesi Ekonomi, Ini Instruksi Jokowi untuk Para Menterinya

Kompas.com - 30/10/2019, 14:38 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019). Presiden meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan RKUHP dan mengkaji ulang sejumlah 14 pasal dalam RKUHP yang rencananya akan disahkan pada 24 September 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019). Presiden meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan RKUHP dan mengkaji ulang sejumlah 14 pasal dalam RKUHP yang rencananya akan disahkan pada 24 September 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju bekerja secara maksimal untuk menghadapi resesi ekonomi global.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas penyampaian program dan kegiatan di bidang perekonomian, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

"Ekonomi global dalam lima tahun ini dan perkiraan-perkiraan dari lembaga-lembaga internasional, tahun depan akan menuju ke sebuah situasi yang lebih sulit, bahkan banyak yang sampaikan menuju ke sebuah resesi," ujar Jokowi.

Baca juga: Hadapi Risiko Resesi Global, UMKM dan Koperasi Perlu Diperkuat

Melihat hasil prediksi tersebut, Jokowi menilai sudah sepatutnya pemerintah melalui kementerian maupun lembaga melakukan antisipasi dengan cara meningkatkan ekspor dan subsitusi barang-barang impor.

Selain itu ia juga meminta para menterinya terus menggenjot investasi.

"Artinya ekspor dan investasi, peningkatan keduanya ini menjadi kunci dalam kegiatan kita di bidang ekonomi," papar Jokowi.

Baca juga: Rhenald Kasali: CEO Harus Bisa Bedakan Resesi dan Disrupsi

Dalam menggenjot ekspor dan investasi, Jokowi melihat diperlukan pemangkasan berbagai regulasi yang selama ini menjadi penghambat.

Oleh karena itu pemerintah tengah merancang Omnibus Law, sebuah UU yang dapat membatalkan UU atau peraturan lain.

"Regulasi-regulai di bidang perekonomian yang menghambat investasi dan ekspor, dilihat betul agar segera ditindaklanjuti apa yang telah kita rencanakan mengenai penerbitan Omnibus Law sudah mulai bulan lalu, ada 74 undang-undang (penghambat)," kata Jokowi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X