Kompas.com - 29/10/2019, 12:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan, pada periode kali ini satu kementerian hanya bermitra kerja dengan satu komisi DPR.

Hal ini, kata Puan, berbeda dari periode sebelumnya yaitu satu kementerian bermitra dengan lebih dari satu komisi.

"Alhamdulillah, kami berhasil menyusun satu kementerian bermitra dengan satu komisi sehingga nantinya komisi lebih fokus melakukan pengawasan terhadap kinerja kementerian," kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10/2019).

Baca juga: DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Kapolri setelah Komisi Terbentuk

Puan mencontohkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada periode ini hanya bermitra dengan komisi IV. Sedangkan, pada periode sebelumnya KLHK bermitra dengan komisi IV dan komisi VII.

"Semula dibahas di Komisi IV & Komisi VII, sehingga sering lempar tanggung jawab, butuh energi dan waktu untuk koordinasi," ujarnya.

Puan berharap, dengan perubahan tersebut bisa membuat DPR memaksimalkan fungsi pengawasannya.

Baca juga: Mulan Jameela Sebut Bakal Ditempatkan di Komisi VII DPR

 

Puan juga mengatakan, kesepakatan satu komisi bermitra dengan satu kementerian tercapai dalam Rapat Konsultasi DPR Pengganti Bamus yang dihadiri pimpinan DPR dan seluruh pimpinan fraksi, Senin (28/10/2019).

"Kesepakatan ini akan disahkan dalam Rapat Paripurna Ke IV DPR RI Selasa (29/10) siang. Rapat Paripurna sekaligus akan mengesahkan 11 Komisi DPR RI beserta ruang lingkup dan tugasnya," pungkasnya.

Kompas TV Pimpinan DPR telah menerima surat presiden yang berisi usulan Komjen Idham Azis sebagai kapolri pengganti Tito Karnavian. Namun uji kepatutan dan kelayakan Idham Azis baru dapat dilakukan setelah alat kelengkapan dewan selesai dibentuk pekan depan. Pimpinan DPR mengaku mendapat surat presiden yang mengusulkan Komjen Idham Azis sebagai calon tunggal kapolri. Menurut rencana, surat ini akan dibahas dalam rapat pimpinan dalam waktu dekat. Koordinasi dengan komisi 3, nantinya akan dilakukan oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang membidangi Polhukam.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendikbud Ristek: 142.000 Sekolah Terapkan Kurikulum Merdeka Secara Mandiri

Kemendikbud Ristek: 142.000 Sekolah Terapkan Kurikulum Merdeka Secara Mandiri

Nasional
Berkas Tak Lengkap Saat Mendaftar, 16 Parpol Gagal Ikut Pemilu 2024

Berkas Tak Lengkap Saat Mendaftar, 16 Parpol Gagal Ikut Pemilu 2024

Nasional
Jokowi: Anggaran Infrastruktur 2023 Rp 392 Triliun

Jokowi: Anggaran Infrastruktur 2023 Rp 392 Triliun

Nasional
Naskah Asli Teks Proklamasi Disandingkan dengan Bendera Pusaka di Istana Merdeka

Naskah Asli Teks Proklamasi Disandingkan dengan Bendera Pusaka di Istana Merdeka

Nasional
PPP Usulkan Amendemen Terbatas UUD 1945 soal PPHN Dilakukan Usai Pemilu 2024

PPP Usulkan Amendemen Terbatas UUD 1945 soal PPHN Dilakukan Usai Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Sebut Defisit APBN 2023 Diprediksi Mencapai Rp 598,2 Triliun

Jokowi Sebut Defisit APBN 2023 Diprediksi Mencapai Rp 598,2 Triliun

Nasional
Momen Puan Ajak 'Selfie' Jokowi, Megawati, dan Ma'ruf Amin Selepas Sidang Tahunan MPR

Momen Puan Ajak "Selfie" Jokowi, Megawati, dan Ma'ruf Amin Selepas Sidang Tahunan MPR

Nasional
Muhaimin Sebut Ada 2 Partai Ingin Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Muhaimin Sebut Ada 2 Partai Ingin Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
Dorong Industri Film dan Sastra, Jokowi Janji Tingkatkan Dana Abadi Kebudayaan

Dorong Industri Film dan Sastra, Jokowi Janji Tingkatkan Dana Abadi Kebudayaan

Nasional
Jokowi Sebut Rancangan Pendapatan Negara 2023 Sebesar Rp 2.443,6 T

Jokowi Sebut Rancangan Pendapatan Negara 2023 Sebesar Rp 2.443,6 T

Nasional
Puan Maharani: Sejak 2019, DPR Selesaikan 43 Undang-undang

Puan Maharani: Sejak 2019, DPR Selesaikan 43 Undang-undang

Nasional
Jokowi: Kita Harus Waspada, Risiko Gejolak Ekonomi Global Masih Tinggi

Jokowi: Kita Harus Waspada, Risiko Gejolak Ekonomi Global Masih Tinggi

Nasional
Jokowi: Pengangguran di 2023 Akan Ditekan 6 Persen, Kemiskinan 8,5 Persen

Jokowi: Pengangguran di 2023 Akan Ditekan 6 Persen, Kemiskinan 8,5 Persen

Nasional
Pentingnya Rekomendasi Komnas HAM Terkait Kasus Kematian Brigadir J

Pentingnya Rekomendasi Komnas HAM Terkait Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Jokowi: 553 Juta Warga Dunia Terancam Kemiskinan Ekstrem

Jokowi: 553 Juta Warga Dunia Terancam Kemiskinan Ekstrem

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.