Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhammadiyah Disebut Kecewa Nadiem Makarim Ditunjuk Jadi Menteri

Kompas.com - 26/10/2019, 16:20 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Tabligh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Fahmi Salim mengklaim, organisasinya kecewa atas penunjukan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Kekecewaan itu lantaran jabatan Mendikbud biasanya diisi oleh kalangan Muhammadiyah.

"Sangat kecewa," ujar Fahmi dalam diskusi bertajuk 'Kabinet Bikin Kaget' di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

Baca juga: “ITB Siap-siap Hadapi Terobosan Menteri Nadiem Makarim”

Fahmi pun berharap, ditunjuknya Nadiem yang berlatar belakang pengusaha sebagai Mendikbud tidak menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa penyusunan formasi Kabinet Indonesia Maju ini dilakukan secara asal-asalan.

"Nah, yang jelas, jangan sampai nanti di masyarakat lalu akan muncul persepsi bahwasanya penyusunan kabinet ini dilakukan agak serampangan gitu, tidak memperhatikan aspirasi, tidak memperhatikan situasi kebatinan rakyat dan stakeholder republik ini," lanjut dia.

Meski demikian, Fahmi sekaligus menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak pernah menetapkan target harus mendapatkan berapa kursi menteri, apalagi meminta-minta jatah menteri kepada Presiden.

"Yang jelas, Muhammadiyah tidak pernah minta dan tidak pernah juga meminta target, tidak pernah memberikan patokan harus begini-begini, itu dikembalikan kepada (hak prerogatif) Presiden," lanjut dia.

Soal Presiden Jokowi menunjuk kader Muhammadiyah, Muhadjir Effendy sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Fahmi mengatakan, hal itu belumlah cukup.

Sebab, seorang menteri koordinator tidak memiliki otoritas anggaran.

Baca juga: Rektor ITB Sambut Baik Penunjukan Nadiem Makarim sebagai Mendikbud

"Saya kira enggak cukup, Menko itu kan tidak memiliki kewenangan dan otoritas dan anggaran tidak sebagaimana dengan Kementerian teknis," lanjut dia.

Diketahui, Presiden Jokowi menunjuk bos Gojek sebagai Mendikbud dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Nadiem menggantikan kader Muhammadiyah, Muhadjir Effendy. Muhadjir sendiri diberikan tugas baru, yakni sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

 

Kompas TV Kodam XVII Cenderawasih gelar apel kesiapan pengamanan kunjungan Presiden Republik Indonesia di Base Ops Lanud Silas Papare, Jayapura. Papua jadi wilayah pertama yang dikunjungi presiden setelah dilantik untuk periode kedua. Apel pasukan diikuti kurang lebih seribu personel gabungan TNI-Polri dan dipimpin langsung oleh Komandan Lanud Silas Papare Jayapura Marsma TNI Tri Bowo Budi Santoso. Apel pengamanan digelar mengingat kerusuhan sebelumnya pernah terjadi di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat dan mengantisipasi ancaman dari kelompok kriminal bersenjata. Personel pengamanan diminta meningkatkan kepekaan dan tidak lengah dengan situasi yang berkembang serta tidak ragu menindak pengganggu keamanan. #PresidenJokowi #Papua #TNI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com