Profil Wempi Wetipo, Politikus PDI-P yang Jabat Wamen PUPR

Kompas.com - 25/10/2019, 13:53 WIB
John Wempi Wetipo ditunjuk Jokowi jadi Wamen PUPR KOMPAS.com/IhsanuddinJohn Wempi Wetipo ditunjuk Jokowi jadi Wamen PUPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Politisi PDI Perjuangan John Wempi Wetipo menjadi Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Hal itu diumumkan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019) siang. 

John Wempi Wetipo lahir di Jayawijaya, Papua, 15 September 1972.

Ia merupakan mantan Bupati Jayawijaya selama dua periode, yaitu 2008-2013 dan 2013-2018.

Baca juga: Mengenal John Wempi Wetipo, Putra Papua Calon Wamen PUPR

Selama menjadi Bupati Jayawijaya, Wempi pernah mendapat penghargaan. Antara lain dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Penghargaan dari KPK itu terkait manajemen keuangan yang diterapkan Wempi  di Kabupaten Jayawijaya.

Atas prestasinya tersebut, ia kembali terpilih memimpin Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2013.

Pada Pilgub Papua tahun 2018, Wempi mengikuti kontestasi tersebut menjadi calon gubernur Papua.

Baca juga: John Wempi Wetipo Diminta Membantu Menteri PUPR di Kawasan Timur

Namun ia dikalahkan oleh kandidat petahana, yaitu Lukas Enembe yang berpasangan dengan Klemen Tinal.

Wempi beserta pasangannya Habel Meluas Suwae hanya memperoleh suara sebanyak 32,46 persen.

Sementara, Lukas Enembe meraih suara lebih banyak yaitu 67,54 persen suara.

Wempi pun dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jumat sekitar pukul 14.00 WIB. Ia dilantik bersama 11 wakil menteri lainnya.  

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nasional
Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Nasional
Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Nasional
DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Nasional
Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Nasional
Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X