Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Muhadjir Effendy, Konsultasi ke Puan Saat Diminta Jadi Menko PMK

Kompas.com - 24/10/2019, 17:00 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengaku sempat tak menerima langsung tawaran untuk menggantikan posisi menteri yang sempat dijabat Puan Maharani.

Hal itu Muhadjir ceritakan usai melakukan prosesi serah terima jabatan bersama Puan di ruangan Heritage, Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

"Saya waktu itu tidak langsung menerima, karena tahu ini amanah yang berat. Saya tahu persis apa yang dilakukan Bu Menko sangat kerja keras," kata Muhadjir.

"Saya bertekad konsultasi dulu, salah satunya yang saya minta pertimbangan adalah Bu Puan. Beliau bilang, ambil saja, Pak, diterima saja. Itu baru saya merasa mantap," ujar dia.

Baca juga: Muhadjir Effendy yang Kini Naik Kelas Menjadi Menko PMK

Muhadjir memandang jabatan sebagai Menko PMK pasti tidak mudah dan lebih berat dibandingkan ketika ia menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Apalagi, Kemenko PMK membawahi sejumlah kementerian teknis, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama hingga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

"Dulu saya membantu Bu Puan hanya satu aspek saja di pendidikan. Sekarang kan lebih menyeluruh tugasnya. Karena itu saya harus mendalami dulu," ujar Muhadjir.

"Jadi saya belum bisa menjanjikan apa-apa dulu. Kalau ada yang harus saya sempurnakan akan saya sempurnakan, kalau tidak ya dijaga, ditingkatkan," kata dia.

Baca juga: Sertijab Menko PMK Rampung, Ini Pesan Puan ke Muhadjir...

Saat ini, kata Muhadjir, ia terlebih dulu menjalin koordinasi awal dengan kementerian atau lembaga terkait. Sebab, persoalan-persoalan yang ditangani kementerian teknis di bawah Kemenko PMK beragam.

"Misalnya stunting, kan harus melibatkan Kemenkes, Kemendikbud, Kemensos dan Kemendagri. Jadi tergantung keterlibatan masing-masing kementerian lembaga dalam satu masalah," ujar dia.

Di sisi lain, Muhadjir berharap kepada jajaran Kemenko PMK untuk bersedia membantunya dalam menjalankan tugas baru ini.

"Mohon nanti dikritik kalau saya bertindak tidak benar dan koreksi. Dan saya ingin melaksanakan kebiasaan Bu Puan yang mengutamakan gotong royong dan keterbukaan, saling menghargai, menghormati dan betul-betul berupaya memajukan Indonesia," ujar dia.

Ia pun juga teringat dengan pesan Presiden Jokowi bahwa menteri Kabinet Indonesia Maju harus memastikan program-program pemerintah tak hanya sekadar dibuat, melainkan tersampaikan dan manfaatnya terasa oleh penerima program.

"Tadi beberapa menteri sudah saya ajak diskusi, bagaimana kita mengatasi berbagai persoalan yang ada ke depannya. Apalagi dengan perubahan orientasi Bapak Presiden yang tidak lagi hanya sent tapi harus delivered," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com