Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sertijab Menko PMK Rampung, Ini Pesan Puan ke Muhadjir...

Kompas.com - 24/10/2019, 16:30 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Upacara serah terima jabatan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dari Puan Maharani ke Muhadjir Effendy, rampung.

Prosesi tersebut berlangsung di ruangan Heritage Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (24/10/2019) sore.

Puan menyerahkan sekumpulan paket dokumen berisi kinerja Kemenko PMK selama lima tahun terakhir ke Muhadjir.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak, ibu semua keluarga besar Kemenko PMK yang selama ini sudah bersama-sama saya sebagai keluarga besar dan membantu semua penugasan yang ditugaskan kepada saya," kata Puan dalam pidato sambutannya.

Baca juga: Puan Minta Para Menteri Harus Bersinergi dan Hilangkan Ego Sektoral

Puan berharap berbagai tantangan atau masalah yang belum berhasil diselesaikan selama ia menjabat bisa diselesaikan dengan lebih baik oleh Muhadjir.

"Semoga di bawah kepemimpinan Pak Muhadjir, tantangan-tantangan yang masih menjadi PR selama saya jadi Menko PMK bisa bapak selesaikan dengan lebih baik," kata dia.

Muhadjir yang berpidato setelahnya, berjanji untuk menjaga sekaligus meningkatkan capaian Puan selama lima tahun terakhir menjabat Menko PMK.

Baca juga: Cerita Risma Saat Ditawari Menteri oleh Megawati dan Puan

"Apa yang beliau letakkan di sini akan saya teruskan dan tentu saja saya mohon kerja samanya dengan semuanya, apa saja yang perlu saya lakukan di sini. Mohon dikritik kalau saya bertindak tidak benar dan koreksi," kata dia.

"Dan saya ingin melaksanakan kebiasaan Bu Puan yang mengutamakan gotong royong dan keterbukaan, saling menghargai, menghormati dan betul-betul berupaya memajukan Indonesia," lanjut dia.

Seperti diketahui, saat ini Puan menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2019-2024.

Sementara, Muhadjir ditunjuk Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadi Menko PMK pada Kabinet Indonesia Maju. 

 

Kompas TV Ada 5 perempuan yang dipilih menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Mereka adalah Sri Mulyani, Retno Marsudi, Siti Nurbaya, Ida Fauziah dan Bintang Puspayoga. Lalu, berapa harta kekayaan mereka masing-masing? Kembali menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani mempunyai total kekayaan Rp 46,6 miliar sesuai per 25 Maret LHKPN 2019. Aset Sri Mulyani terdiri dari 11 bidang tanah dan bangunan senilai Rp 37,9 miliar. Sri Mulyani mempunyai harta bergerak lainnya, surat berharga dan kas. Namun, Sri Mulyani punya utang sebesar Rp 9,9 miliar. Siti Nurbaya juga kembali dipilih menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Siti Nurbaya mempunyai kekayaan senilai Rp 4,1 miliar. Siti punya tanah di Bandar Lampung dan Bogor senilai Rp 2,9 miliar. Ia juga punya mobil, harta bergerak dan kas. Berdasarkan LHKPN 31 Maret 2019, utang Siti Nurbaya senilai Rp 65 juta. Politikus Ida Fauziah dipilih menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Berdasarkan LHKPN 2018, Ida Fauziah mempunyai harta kekayaan Rp 19,8 miliar yang terdiri dari asset tanah dan bangunan, transportasi dan surat berharga. Ida Fauziah tercatat tak punya hutang. Lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kembali menjabat jabatan yang sama, Retno Marsudi mempunyai harta kekayaan senilai Rp 15,4 miliar. Dari LHKPN per 3 April 2018, Retno Marsudi memiliki 8 bidang tanah dan bangunan di Bogor. Ia mempunyai asset berupa transportasi dan harta bergerak serta kas. Retno Marsudi tak punya utang. I Gusti Ayu Bintang Puspayoga menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Harta kekayaan Bintang Puspayoga yang dilaporkan pada LHKPN 2014 senilai Rp 4 miliar. #kekayaanmenterijokowi #menterijokowi #menteriperempuanjokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com