PPP Sarankan Jokowi Tunjuk Wakil Menteri Agama untuk Dampingi Fachrul Razi

Kompas.com - 24/10/2019, 12:38 WIB
Menteri Agama, Fachrul Razi sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Agama, Fachrul Razi sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) menyarankan Presiden Joko Widodo untuk melengkapi Kementerian Agama dengan jabatan wakil menteri.

Menurut PPP, Menteri Agama yang baru dilantik tidak cukup representatif di bidang keagamaan karena datang dari kalangan militer.

Oleh karenanya, perlu dipertimbangkan supaya menteri agama didampingi wakil yang berlatar belakang bidang agama.

Baca juga: Wasekjen PPP: Penunjukan Fachrul Razi sebagai Menag Cukup Mengagetkan


"Kalau fraksi PPP mengusulkan kepada Pak Jokowi untuk segera melengkapi, men-support Pak Fachrul Razi dengan menunjuk, mengangkat wakil menteri agama yang memiliki kualifikasi di bidang keagamaan sehingga bisa saling berkolaborasi," kata Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

"Menterinya dari unsur militer dalam hal ini jaringan, disiplin, ketegasan ada di Pak Fachrul Razi, nanti bidang keagamaannya bisa diperkuat oleh wakil menteri," lanjutnya.

Baca juga: Selain Fachrul Razi, Pernah Ada 2 Menteri Agama dari Militer, Alamsyah dan Tarmizi Taher

Baidowi mengatakan, jika memang presiden akan melengkapi Kementerian Agama dengan wakil menteri, partainya tak mengincar posisi tersebut.

Namun demikian, jika presiden memberikan kepercayaan ke PPP, Baidowi menyebut partainya punya banyak "stok".

Beberapa di antaranya adalah, Ketua Mahkamah PPP Zainut Tauhid, Wakil Ketua DPP PPP Arwani Thomafi, dan nama lainnya.

Baca juga: Pesan PKS untuk Menag Fachrul Razi: Hati-hati...

"Kalau di protofolio di Kementerian Agama misalkan ada kader PPP yang dipercaya menjadi wakil menteri agama ya stoknya cukup banyak. Di kementerian lain pun stoknya cukup banyak, namun itu semua kita kembalikan kepada Pak Jokowi, kita hanya sebatas saran," ujar Baidowi.

Menurut Baidowi, adanya wakil menteri agama bukan sesuatu yang aneh. Sebab, jabatan tersebut pernah ada sebelumnya.

Bahkan, PPP menyarankan, jabatan wakil menteri sebaiknya tidak hanya pada Kementerian Agama, tetapi juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian BUMN, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, hingga Kementerian ESDM.

Baca juga: INFOGRAFIK: Profil Fachrul Razi, Menteri Agama

"Itu saya kira pos-pos yang membutuhkan sosok wakil menteri untuk menunjang kinerja dari menteri yang ditunjuk ataupun yang dilantik oleh Pak Jokowi kemarin," kata Baidowi.

Jenderal (Purn) TNI Fachrul Razi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Agama periode 2019-2024.

Pengumuman dan pelantikan nama-nama menteri dan pejabat setingkat menteri diumumkan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Nasional
Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Nasional
Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Nasional
Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X