MAKI Duga Burhanuddin Jadi Jaksa Agung karena Adik Politikus PDI-P

Kompas.com - 23/10/2019, 21:28 WIB
Jaksa Agung, ST Burhanuddin sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOJaksa Agung, ST Burhanuddin sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menduga, penunjukkan Burhanuddin sebagai Jaksa Agung dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 berdasarkan faktor kedekatan keluarga.

"Saya menduga pilihan kepada Burhanuddin sebagai Jaksa Agung karena faktor kedekatan dengan tokoh atau pengurus partai PDI Perjuangan, yaitu sebagai adik kandung dari Tubagus Hasanudin," ujar Boyamin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/10/2019).

MAKI, kata dia, menyayangkan pilihan Presiden Jokowi terhadap Burhanudin.

Baca juga: Jaksa Agung ST Burhanuddin Mundur dari Komisaris Utama PT Hutama Karya

Ia mensinyalir ada kepentingan politik di balik pemilihan Jaksa Agung ini dan tak ubahnya dengan Jaksa Agung periode sebelumnya, M Parestyo dari Partai Nasdem. 

Boyamin pun meragukan Jaksa Agung baru akan mampu menegakkan hukum secara mandiri dan independen terlepas dari kepentingan politik jika terpilihnya Burhanuddin karena kedekatan terhadap parpol.

"Kejagung tidak akan ada gebrakan pemberantasan korupsi yang spektakuler dan akan lebih cenderung penanganan korupsi dengan mekanisme penyelesaian administrasi dengan pola APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Inspektorat) yang mengedepankan proses pengembalian kerugian negara dan mengesampingkan proses hukum pidana. Korupsi tidak akan menurun karena prosesnya tidak menimbulkan efek jera," tutur dia. 

Meskipun demikian, menurut Boyamin, tantangan bagi Burhanuddin dalam setahun pertama yakni menaikkan indeks persepsi korupsi (IPK) menjadi di atas 4. 

Baca juga: Jaksa Agung Baru Sambangi Kantor dan Berkenalan dengan Staf

Penunjukan ST Burhanuddin yang memimpin Korps Adhyaksa ini diumumkan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Pengumuman dilakukan tiga hari setelah Jokowi dilantik sebagai presiden di Gedung DPR/MPR kemarin, Minggu (20/10/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X